Page 230 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

218 Tri Chandra Aprianto

Angkatan Darat Mayjen A.H. Nasution selaku Penguasa Perang Pusat
memanggil para perwira militer guna koordinasi lebih lanjut. Untuk
wilayah Jawa Timur adalah Brigjen (purn) R. Soenjoto pada saat
berlangsungnya proses pengambilalihan sebagai Komandan Militer
Kota Besar yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam

pertemuan tersebut Nasution menugaskan para perwira

untuk bertugas pada Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan
Tambang Belanda (BAPPIT), Badan Urusan Dagang (BUD), termasuk
di PPN-Baru. Nasution memberikan instruksi yang berisi pedoman
kerja sama di antara Penguasa Perang Pusat dan Penguasa Perang
Daerah di satu pihak dengan PPN-Baru di pihak yang lain. Bahkan
secara lebih tegas, Nasution memerintahkan agar wakil direktur
markas besar PPN-Baru di Jakarta dipegang oleh seorang perwira
militer yang langsung bertanggung jawab kepada kantor Penguasa

Perang Pusat dan ditunjuk oleh Perdana Menteri. Demikian pula

w direktur PPN-Baru tingkat pro haruslah seor

perwira militer y bertindak w Penguasa Per

Daerah. Dengan cara yang seperti ini, militer memiliki peranan kunci
dalam semua badan yang melakukan pengawasan dan pengelolaan
perusahaan Belanda. Banyak perwira militer yang memperoleh
keuntungan materil melalui posisi ini. Dalam pertemuan tersebut
53
Brigjend (purn) R. Soenjoto, ditunjuk sebagai perwira militer yang
duduk di perkebunan yang telah diambil alih di wilayah Jawa Timur. 54
Sedangkan untuk wilayah Jember sendiri yang ditunjuk

oleh Komandan Militer Daerah Tingkat II Kabupaten Jember
adalah Kolonel R. Kartidjo selaku penguasa daerah atas nama
pemerintah. Dan guna menjalankan ide memperluas keterlibatan
angkatan darat dalam sistem perekonomian nasional tersebut,
kemudian dibentuklah Sekretariat Koordinasi Penempatan Daerah

53 Karl J. Pelzer, Sengketa Agraria, hlm. 213.

N

54 Varia Kebun Negarao Istimew 198 7 Lihat juga Sasaran:
No. 7 tahun II, 1987, hlm. 36.