Page 233 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 233
Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 221
tahun berikutnya yang menjadi salah satu pemicu ketegangan antara
kekuatan komunis dan militer di Indonesia.
Dengan demikian, kehadiran militer pada proses pengambilalihan
perusahaan perkebunan melahirkan fungsi baru yaitu fungsi
62
ekonomi politik bagi militer. Pada tahun-tahun berikutnya, karena
menguasai managemen dan administrasi perkebunan, militer juga
mulai tampil sebagai kekuatan birokrasi politik yang paling tangguh
63
di Indonesia. Setidaknya ada tiga fungsi yang kemudian dijalankan
oleh kalangan militer: (i) mengkontrol perusahaan perkebunan
yang telah berhasil dikuasai negara; (ii) secara otomatis ini menjadi
penghalang bagi masyarakat perkebunan yang sebelumnya telah
mengupayakan penataan ulang sumber-sumber agraria; dan (iii)
mengkontrol radikalilasi gerakan buruh perkebunan. Kehadiran
elite-elite tentara dalam manejerial perusahaan perkebunan
merupakan kelas sosial baru, dimana sebelumnya tidak ada. 64
C. Nasionalisasi dan Ketidaksiapan
Ketika hasil “perang diplomasi” yang berujung pada Konferensi
Meja Bundar (KMB) membuat pemerintah yang baru harus
menerima kenyataan kembalinya berbagai perusahaan perkebunan
partikelir ke tangan asing, khususnya perusahaan perkebunan besar
guna beroperasi kembali. Atas dasar tersebut, terdapatlah berbagai
upaya agar kembalinya berbagai perusahaan perkebunan tersebut
tidak menggusur massa rakyat tani yang sudah menduduki dan
menggarap sebagian tanah perkebunan tersebut. Apalagi sejak
pendudukan fasisme Jepang, rakyat sudah terbiasa menggarap lahan
62 Atau militer sebagai kelas sosial baru yaitu tentara pengusaha. Lihat
Malcolm Caldw dan Ernst Utr Indonesia: An Alternative History
(Sydney: Alternative Publishing Coorperative, 1979), hlm. 124.
63 Richard Robison, Soeharto & Bangkitnya, hlm. 76.
64 Malcolm Caldwell dan Ernst Utrecht, Indonesia: An Alternative History
(Sydney: Alternative Publishing Coorporative, 1979), hlm.124.
