Page 232 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 232

220   Tri Chandra Aprianto


            khususnya di wilayah bagian selatan, seperti di wilayah Bande Alit,
            Wono Wiri, dan beberapa perkebunan lainnya. 58
                Setelah   penyerahan   tersebut,   perwira-perwira   militer
            tetap  diberi status  tidak  aktif  selama  ditugaskan  di perusahaan
            perkebunan  Belanda  atau  perusahaan  lainnya. Banyak  sekali



            t  perwira-perwira militer y  telah pensiun diker

            untuk tugas ini, sehingga sering mengakibatkan peningkatan yang
            menyolok  jumlah  staf  suatu  perkebunan. Selain  menempatkan


            para perwirany  keuntungannya adalah dapat mengembang


            kebutuhan-kebutuhan materi mereka sendiri.  Para perwira militer
                                                     59
            tersebut masuk baik pada jajaran direksi PPN maupun jabatan yang
            lainnya. Pada dasarnya ini merupakan proses yang sengaja dilakukan
            oleh kalangan militer, karena telah disiapkan sejak sebelum adanya
            proses pengambilalihan. 60
                Sementara  untuk  menghadapi radikalisme    serikat  buruh
            perkebunan, khususnya  Sarbupri, pada  tahun  1957 militer  telah

            mendirikan BKS Bumil (Badan Kerja Sama Buruh Militer). Setidaknya
            ada  dua  tujuan  yang ingin  dicapai oleh  kalangan  militer  dalam
            pembentukan  kelembagaan  ini. Pertama, mengamankan  berbagai
            perusahaan  perkebunan  pasca  pengambilalihan  dari unsur-unsur
            sabotase. Kedua, memungkinkan pada para komandan militer untuk
            terlibat dalam pengawasan gerakan buruh.  Hal inilah pada tahun-
                                                   61



            58  Wawancara KH Mursyid, 2 Februari 2002.
            59  Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia (Jakarta: Sinar Harapan
                1986), hlm. 38. Proses terakhir ini merupakan petanda awal dari adanya
                perseteruan antara massa rakyat tani dengan perusahaan perkebunan
                yang didukung oleh kekuatan militer, khususnya pada era berkuasanya
                regim politik Orde Baru.
            60  Kenneth D Thomas dan Bruce Glassburner, Abrogation, Take-over and
                Nationalization: The Elimination of Dutch Economic Dominance from
                the Republic of Indonesia’, Australian  Outlook 19, No. 2, (1965), hlm.
                169.
            61  Ann Laura Stoler, Kapitalisme dan Konfrontasi, hlm. 256.
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237