Page 231 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 219

(Sekardaha). Menurut Sumargo hal itu merupakan organisasi di

bawah guna mengkaryakan para anggotanya y

jabatan-jabatan strategis di berbagai perusahaan perkebunan yang
55
telah dinasionalisasi. Menurut mantan panitia Land reform Jember
paling tidak untuk perkebunan wilayah Jember, Banyuwangi, Besuki,
dan Bondowoso dipimpin oleh seorang Kolonel. 56
Pada tanggal 15 November 1958, Mayjend AH Nasution secara

r mengalihkan pengawasan atas ber perusahaan
dari penguasa militer kepada penguasa sipil dalam suatu upacara
yang berlansung di Markas Besar Kepala Staf Angkatan Bersenjata,
yang dihadiri oleh Perdana Menteri Djuanda dan beberapa menteri.
Pada mulanya, Menteri Djuanda berkata, situasi yang luar biasa

meng pihak militer melakukan pengawasan t set

keadaannya k terasa pengawasan

Belanda dilakukan oleh penguasa sipil. Selanjutnya perkebunan

Belanda akan berada bawah Ment Agraria dan perwakilanny
PPN-Baru. 57
Mayjend. AH Nasution menekankan proses pengambilalihan
perusahaan Belanda merupakan alat politik dalam perjuangan
merebut kembali Irian Barat. Ia juga menyuarakan harapan agar
perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan menjadi alat politik
dalam tangan kelompok yang membahayakan ekonomi nasional.
Sasaran dari pernyataan Mayjend AH Nasution itu adalah kekuatan
komunis. Dengan demikian pihak militer di daerah melakukan

pengawasan secara ketat pada ber aktiitas or y

ber ke komunis perusahan-perusahaan perkebunan y

telah dinasionalisasi. Semua perkebunan yang menjadi basis dari

or buruh y ber perkebunan sor

55 Wawancara Sumargo, 23 Mei 2004.
56 Wawancara Mohammad Yasir, 27 April 2001.
57 Varia Kebun Negara, No. Istimewa, 1982, hlm. 70-1