Page 228 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

216 Tri Chandra Aprianto

Kemudian untuk mengamankan berbagai perusahaan
perkebunan yang telah dikuasai oleh kalangan militer tersebut
maka Koordinator Penerangan Staf harian penguasa militer, Major
Harsono, mengumumkan bahwa KSAD Mayjend A.H. Nasution,
selaku penguasa Militer atas daerah AD di seluruh wilayah Indonesia
yang sebelumnya telah mengeluarkan peraturan No. 016 tahun 1957,
memutuskan dan menetapkan: peraturan larangan pemindahan

hak dan pembebasan hak milik perusahaan dan perseorangan war

negara Belanda tanpa Izin. 49
Pada akhirnya kalangan militer juga menjadi penentu dalam
proses nasionalisasi perusahaan perkebunan di Indonesia. Akibat
sesungguhnya dari tindakan nasionalisasi adalah justru melahirkan
paradoks, yakni masuknya elite-elite manajerial baru dari kalangan
tentara ke dalam perusahaan perkebunan. Sekaligus ini merupakan
kepentingan ekonomi politik kalangan tentara dalam melakukan
kontrol terhadap perusahaan perkebunan. 50 Bersamaan dengan
proses pengambilalihan perusahaan perkebunan tersebut membuka
kesempatan selebar mungkin guna dimanfaatkan oleh kalangan

perwira AD.
Agenda lain yang terselip dalam dukungan militer adalah
kekuatiran akan jatuhnya perusahaan-perusahaan yang telah
dinasionalisasi tersebut jatuh ke kekuatan komunis. Sebagaimana
disebutkan dalam sub-bab sebelumnya, kekuatan organisasi

buruh y ber dengan P dan Sar

jadi kekuatan utama sepanjang periode 1950-an. Aksi-aksi radikal
mereka mampu menggerakkan buruh untuk melakukan pemogokan
dan menekan pemerintah.
TNI AD berasumsi guna menghindari kekacauan di bidang

ekonomi dan mencegah tindakan-tindakan radikal yang dipelopori

49 Surabaja Post, 3 Djanuari 1958, hlm.1.
50 JAC Mackie, ‘Indonesia’s Government Estates and Their Master’, Paciic
Afairs , 34 (4), 1961, hlm. 340.