Page 223 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 211

Semua tindakan pengusiran tersebut dipicu oleh maklumat
yang “ambisius” dari pihak Menteri Kehakiman, dimana telah

mengharuskan warga Belanda untuk meninggalkan
39
kecuali para ahli masih bisa melanjutkan pekerjaannya di Indonesia.
Setidaknya ada tiga tahap bagi orang-orang Belanda yang harus

meninggalkan P warga Belanda

y tidak bek K warga Belanda y tergol

golongan menengah. Ketiga, mereka sebagai tenaga ahli yang sukar
dicari penggantinya. Setidaknya sebelum adanya tindakan tersebut
terdapat 50.000-60.000 warga Belanda yang tinggal di Indonesia,
namun akibat hal itu, sampai pertengahan 1959 hanya tinggal sekitar
6.000 orang yang tersisa. 40
Ini merupakan pukulan telak bagi kekuatan modal asing di
Indonesia. Akibat dari proses pengambilalihan tersebut mampu
mengubah struktur ekonomi secara fundamental. Memang tujuan
dari nasionalisasi adalah memperkuat dasar potensi ekonomi
nasional dan mengganti struktur ekonomi kolonial. 41 Akan tetapi
dalam pratek selanjutnya tindakan itu belum mampu mempengaruhi
struktur agraria kolonial. Telah berlangsung perubahan 90% di
bidang kepemilikan perusahaan perkebunan dari milik asing menjadi
milik negara, BUMN. Penanganan perusahaan oleh BUMN menurut

alasan pemerintah karena para pengusaha pribumi terbukti terlalu
lemah dalam melakukan pengelolaan industri yang begitu besar dari
pihak kolonial. Mereka gagal membangun pondasi ekonomi nasional,

39 Untuk kasus di Sumatera Timur, selama berlangsung pengambilalihan
lebih dari 2.300 orang berkebangsaan Belanda meninggalkan Pantai
timur, lihat Ann Laura Stoler, Kapitalisme dan Konfrontasi; di Sabuk
Perkebunan Sumatra, 1870-1979 (Yogyakarta: KARSA, 2005), hlm. 255.
40 Oey Beng To, Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia, Jilid I (1940-1958)
(Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1991), hlm.
388.
41 Untuk peraturan-peraturan yang bersangkutan tentang nasionalisasi

lihat Buku Peringatan P Baru Tjab Jawa Timur Desember 19

Desember 1958, hlm. 45-97.