Page 218 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

206 Tri Chandra Aprianto

Kemudian pada tahun itu pula Pemerintah mengeluarkan PP
No. 19 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian atau
Perkebunan Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.
Semua perusahaan perkebunan milik Belanda yang terkena
nasionalisasi kemudian menjadi Perusahaan Perkebunan Negara
Baru (PPN Baru), misalnya PPN Baru ex LMOD guna menyebut salah
satu contohnya. Semua perusahaan tersebut berpusat di Jakarta,

yaitu P Baru Dibentuk pula perwakilan-perwakilan P

Baru pusat daerah-daerah untuk membantu mengaw
mengkoordinir kegiatan PPN Baru di daerah-daerah, yaitu: (1)

Medan untuk daerah Sumatra Utar untuk daerah Jaw

Bar Semar untuk daerah Jawa T dan Surabay

untuk daerah Jawa Timur P Lama mengelola

pertanian/perkebunan milik asing yang kalah dalam perang Dunia
II, sedang PPN Baru mengelola perusahaan pertanian/perkebunan
milik partikelir Belanda yang terkena Nasionalisasi. Pada tahun
1958 pemerintah mengeluarkan UU No. 86 tentang Nasionalisasi
Perusahaan-perusahaan Milik Belanda. 32 Sebagai kelanjutan
dari pelaksanaan UU tersebut maka pada tahun 1960 diadakan
reorganisasi dalam tubuh PPN Baru, yaitu dengan dibentuk prae
unit-prae unit yang kemudian menjadi unit-unit rayon. Sementara
itu sesudah terlaksananya pengambilalihan perusahaan perkebunan
milik Belanda di Indonesia pada awal Desember 1957, maka organisasi
perusahaan perkebunan yang tergabung dalam ALS serta gabungan-
gabungan perusahaan Belanda lainnya dibubarkan, termasuk semua
balai penelitian yang selama ini mendukung keberadaan perusahaan
perkebunan Belanda diambil alih oleh Pemerintah Republik

bawah bagan struktur baru PPN-Baru Pusat

bawah Kementerian Pertanian.
32 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 162, 1958.