Page 229 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 217

oleh organisasi rakyat dari golongan nasionalis kiri, maka berdasar
atas UU Darurat Perang 1957, TNI AD memotong gerakan
pengambilalihan perusahaan perkebunan yang dilakukan oleh
masyarakat perkebunan. Pada akhirnya Mayjen AH Nasution
menempatkan berbagai perusahaan perkebunan asing berada

bawah pengawasan para AD Praktek politikny

kemudian TNI AD mengeluarkan Surat Keputusan Penguasa Militer
No. 755/PMT/1957 dan No. 1063/PMT/1957 tentang Nasionalisasi
Perusahaan Perkebunan Milik Asing di Indonesia. Pada akhirnya
banyak investasi modal raksasa milik Belanda jatuh ke tangan
pemerintah Indonesia dan dikelola TNI AD. Dengan adanya
serangkaian aturan yang menguntungkan militer tersebut telah
menempatkan militer pada posisi yang memiliki kekuasaan extra

militer politik dan ek khususnya luar Jawa kar

lemahnya pengawasan kalangan K para pang

daerah tidak (selalu) menggunakan kekuasaan darurat yang
dimilikinya, namun mereka sering meraup keuntungan langsung
dalam pengelolaan administrasi ekonomi seperti pengumpulan
pajak, pengeluaran izin usaha, dan pemberian fasilitas untuk para
51
pengusaha. Sementara itu, pihak PKI dengan SOBSI dan Sarbupri
menghindari adanya konfrontasi dengan pihak militer secara
langsung. Untuk sementara mereka mendukung apa yang telah
dilakukan oleh pihak militer tersebut guna keberlangsung berbagai
perusahaan. 52

Tampaknya kalangan militer betul-betul memanfaatkan setiap
kesempatan guna menempatkan para perwiranya dalam badan-

badan pemerintah yang berkaitan dengan pengambilalihan harta
milik Belanda. Pada tanggal 2 Juni 1958 misalnya, Kepala Staf

51 Daniel Lev, The Transition to Guided Democracy: Indonesia Politics,
1957-1959 (Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1966),
hlm. 60.
52 Ricklefs, Sejarah, 1991, hlm. 394.