Page 234 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 234

222   Tri Chandra Aprianto


            perkebunan akibat mobilisasi. Dan setelah proklamasi kemerdekaan
            rakyat mulai lagi berbondong-bondong secara massive menduduki
            dan menggarap lahan bekas perusahaan perkebunan parikelir milik
            Belanda. Ini bukan merupakan manifestasi dari upaya penguasaan
            atas  sumber  daya  agraria  guna  kelangsungan  hidup, lebih  dari itu




            juga merupakan perwujudan   kemerdekaan atas

            yang dialami selama masa penguasaan kolonial. Pada tingkat yang
            lain ini juga merupakan upaya dari massa rakyat untu terlibat aktif
            dalam proses recovery ekonomi yang rusak berat akibat perang.
                Dan  apa  yang terjadi di daerah  Sukorejo  yang telah  saya
            sebutkan di atas merupakan salah satu contoh yang menarik untuk
            jadi catatan. Kendati hak erfpacht atas tanah perkebunan di daerah
            Sukorejo  tersebut  secara  aturan  hukum  kolonial masa  berakhirnya
            pada  tanggal 15 Februari 1954, akan  tetapi pada  tahun  1950 massa
            rakyat tani Sukorejo mengajukan permohonan kepada Pemerintah
            Daerah  Jawa  Timur  di  Surabaya  guna  tanah  bekas  perusahaan
            perkebunan partikelir tersebut dibagikan ke rakyat dan status tanah
            tersebut dirubah menjadi tanah yasan. Apa lagi tanah tersebut telah
            mereka duduki dan digarap guna kebutuhan subsistensi sehari-hari.
            Dan akibat adanya perlawanan rakyat tersebut, akhirnya pada tahun
            1953 NV. LMOD melepas tanah Sukorejo secara total. 65

                Guna  memperkuat  apa  yang dilakukan  oleh  sebagian  besar
            massa  rakyat  tani tersebut  keluarlah  UU No. 1 Darurat  Tahun  1952
            dan UU No. 8 Darurat tahun 1954 yang menjadi legitimasi kepada
            massa  rakyat  tani saat  itu  yang sudah  menduduki dan  menggarap
            tanah perkebunan tersebut sebelum Juni 1954 dan tidak mengakui
            jika massa rakyat tani menggarap tanah dari perusahaan perkebunan
            setelahnya. Akan  tetapi dalam  prakteknya  proses  pendudukan
            dan  penggarapan  atas  lahan  bekas  perusahaan  perkebunan  milik
            Belanda  di Indonesia  tersebut  masih  terus  berlangsung dan  tidak


            65  Laporan  Forum  Solidaritas  Petani Tapal Kuda, (Tidak  diterbitkan),
                2000.
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239