Page 235 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 223

bisa dibendung. Semua proses tersebut dalam banyak kasus
dimotori oleh berbagai organisasi massa rakyat tani maupun dari
serikat buruh yang berhaluan politik kiri. Mereka bergabung dalam
Sarburpi dan SOBSI.
Pada dasarnya pemerintahan republik yang baru telah mencoba
memfasilitasi apa yang telah dikerjakan oleh massa rakyat tani di

ber wilayah bekasjajahanBelandat PadamasaDew

Perwakilan Rakyat Daerah (DP Peralihan Jember masa per

tahun 1956-1958, dalam struktur organisasinya memasukkan tema
desa dan agraria dalam salah satu seksinya. Dalam seksi tersebut
merespon tuntutan dari berbagai desa di pinggir perkebunan yang
mengajukan permohonan atas tanah-tanah kosong (vrijnland
domein) untuk dikuasi menjadi milik desa. 66
Akan tetapi pada tahun-tahun tersebut mulai berkembang
berbagai pemikiran guna menentukan rumusan dari orientasi
pembangunan nasional. Adanya dinamika pemikiran tersebut pada
akhirnya juga mempengaruhi pandangan manakala massa rakyat
melakukan/merespons terjadinya proses pengambilalihan berbagai
aset bekas perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda.
Setidaknya terdapat beberapa pemikiran yang berkembang saat
itu dalam memandang persoalan nasionalisasi tersebut. Sementara
itu sebagian elite politik di Jakarta dalam merespons atas terjadinya
proses pengambilalihan tersebut terjadi proses pro-kontra. Bagi yang
mengkritisi proses tersebut yang diwakili Sjafruddin Prawiranegara
dan Mochammad Hatta menyatakan tindakan tersebut menurutnya
tanpa rencana yang matang dan hanya merupakan tindakan
sentimen belaka atas perilaku Belanda dalam masalah Irian Barat.
67

66 Bambang Hariono, dkk, Wakil Rakyat Kabupaten Jember Tempo Doeloe
dan Sekarang (1931-2007), (Jember: Setwan DPRD Jember, 2007), hlm.
77-8.
67 Pada awalnya para tokoh utama di republik ini terdiri dari kaum
cendikiawan. Sehingga tak terpisahkan antara pemikiran dan dunia