Page 243 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 243
Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 231
Tabel di atas merupakan luas areal tanam tahun terakhir
kepemilikan perusahaan perkebunan tembakau oleh pihak asing.
Kebun (105) untuk daerah Nangkaan (ex LMOD), Kebun Soember
Djeroek (106), Kebun Modjo (107), Kebun Tamansari (108) ex BTM,
Kebun Djelboek (109), Kebun Soekokerto-Adjong (110) ex CMD, dan
Kebun Soekowono (111) ex LMS.
Berangkat dari ketegangan hubungan politik Indonesia dengan
Belanda akibat pengambilalihan dan berdasar pada UU No. 86
tahun 1958 dalam rangka peralihan struktur ekonomi kolonial ke
struktur nasional, maka pada tahun 1959 pemerintah memindahkan
pusat pemasaran tembakau ke Bremen (Jerman). 81 Sejak saat itu
“komunikasi” dagang tembakau Jember berubah ke Bremen, serta
tidak ke wilayah Rotterdam dan Amsterdam. 82
Beraw pada musim rontok tahun 19 berangkatlah
PPN ke Eropa dipimpin oleh Amin Tjokrosuseno dan Basir Isa dari
Jawatan Ekspor, guna melakukan penelitian guna memilih kota
yang paling tepat sebagai pusat pemasaran tembakau Indonesia
sebagai pengganti Amsterdam dan Rotterdam. Bremen dipilih
karena memiliki kriteria yang cocok dengan pemerintah Indonesia.
Di sana tidak saja mempunyai industri tembakau yang luas dan
banyak memiliki penyaluran tembakau. Bremen juga dekat dengan
pelabuhan pembongkaran, agar setiap petugas yang bersangkutan
dengan cepat dapat melakukan tugasnya masing-masing misalnya
pemeriksaan cara pemuatan dalam kapal, pembongkaran ke dalam
gudang serta pengangkutan bal-bal dari gudang yang diperlukan
untuk contoh-contoh. Selain itu di Bremen juga cukup memiliki
peralatan dan terdapat badan-badan atau perorangan yang mampu
mengorganisir pemasaran tembakau Indonesia. Hal lain yang tidak
81 Lihat pada Majalah Warta Niaga dan Perusahaan, 21 Februari 1959.
82 Carl Schunemann, Bursa Tembakau di Bremen Hasil Usaha Bersama
Indonesia-Djerman (Diterbitkan dalam rangka pembukaan Bremer
Tabakborse 11 Mei 1962), hlm. 7.