Page 246 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

234 Tri Chandra Aprianto

Pada periode ini dimana gegap gempita partisipasi masyarakat
perkebunan dalam proses pengambilalihan berbagai aset milik
modal asing di Indonesia, tak terkecuali di lahan-lahan perkebunan.
Ada banyak literatur yang menyebutkan bagaimana partisipasi
masyarakat dalam proses ini. Tidak begitu salah adanya rumusan

y menyatakan bahwa masyarakat perkebunan pada periode

memiliki kebebasan dalam menentukan arah politiknya. Secara

sekilas pula terkesan bahwa masyarakat perkebunan saat itu

bebas secara rasional memilih praksis politiknya untuk menata
sumber-sumber agraria yang lebih adil dengan cara melakukan aksi
pengambilalihan. Akan tetapi dalam perspektif Bourdieu bahwa
yang terjadi pada tahun-tahun tersebut terdapat proses mobilisasi
politik yang kuat di luar diri masyarakat perkebunan.
Dalam perkataan lain, praksis politik masyarakat perkebunan
saat itu tidak bebas, melainkan dipengaruhi oleh aneka struktur
dengan dinamikanya yang juga ditempati dengan posisi obyektif
yang beragam. Uraian pada bab ini sangat jelas bagaimana partisiasi
masyarakat perkebunan dipengaruhi oleh praksis politik dari
entitas sosial maupun politik di luar dirinya. Begitu pula dengan

wacana penataan atas sumber-sumber agraria y saat
dimenangkan oleh gagasan untuk melakukan pengambilalihan
atas kedaulatan secara t

pula bukanlah pilihan praksis politik yang bebas. Mengingat ada

wacana lain y sebagaimana dijelaskan atas y juga

dipertaruhkan, yaitu Indonesianisasi yang mulai menempatkan
kalangan bumi putera dalam kerja-kerja administrasi di perusahaan
perkebunan. Dimana sebelumnya belum pernah dipikirkan untuk
melibatkan kalangan bumi putera dalam proses administratur

perk Dengan demikian wacana tersebut juga

ranah yang menjadi perebutan oleh masing-masing logika sosial
politik yang berbeda-beda. Setidaknya ada tiga logika politik yang
berkembang dalam melakukan praksis politik pengambilalihan