Page 249 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 237

Suasana konlik semakin ter(di)bangun manakala objek
landreform mulai bergeser dari tanah-tanah perkebunan ke tanah-
tanah pertanian masyarakat di pedesaan-pedesaan. Pada titik ini,

antara wilayah perkebunan dengan pertanian pedesaan ter

perbedaan konstruksi isu sosial atas penataan sumber-sumber
agraria yang lebih adil.
Untuk penataan ulang penguasan sumber-sumber agraria yang
terletak di wilayah perkebunan ranah konstruksi relasi sosialnya
berbentuk vertikal, antara antara masyarakat perkebunan dengan
tuan kebun yang difasilitasi oleh pemerintah. Konstruksi sosial
tersebut tidak beranjak dari masa kolonial. Dinamika untuk
pengaturan ulang sumber-sumber agraria sebelum terjadinya
pengambilalihan (nasionalisasi) pada dasarnya terletak pada
konstruksi sosial tersebut. Sementara paska pengambilaihan,
upaya untuk penataan ulang sumber-sumber agraria telah (tiba-
tiba) mengalami pergeseran pada ranah tanah-tanah pertanian di
pedesaan. Pada ranah ini konstruksi relasi sosialnya berada dalam
bentuk horizontal, berhadap-hadapan antar kekuatan masyarakat.

Ditambah lagi belum adanya persiapan yang matang dari semua
pihak, khususnya pemerintah, menyebabkan tensi konlik semakin

tinggi, mengarah pada kekerasan politik.
Akibat adanya pergeseran konstruksi isu dan ketidaksiapan
semua pihak termasuk pemerintah itulah yang melahirkan

perubahanpolitik y membawadampakikutankeker

di pedesaan. Hingga akhirnya pelaksanaan landreform dihentikan
dan dianggap sebagai produk politik yang harus diganti.
A. Hadirnya Kebijakan Populis di Tengah Masyarakat
Perkebunan

Perkonomian di masyarakat perkebunan belum beranjak,
kendati pemerintah yang didukung penuh oleh masyarakat telah
melakukan nasionalisasi berbagai perusahaan perkebunan milik