Page 251 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 251

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan  239


                  Seiring dengan situasi perekonomian nasional yang cenderung
              semakin  memburuk, terdapat   harapan  yang sangat  besar  dari
              masyarakat perkebunan akan rencana untuk pelaksanaan Undang-
              Undang Pokok   Agraria  tahun  1960 (UUPA  1960). Ini merupakan
              undang-undang yang memiliki tujuan untuk mencapai “masyarakat
              sosialis  Indonesia, sebuah  masyarakat  yang adil dan  sejahtera
              berdasarkan  Pancasila”. 5  Pemerintah  berupaya  merealisasikan
              cita-cita  Proklamasi kemerdekaan  (1945) dan  demi kesejahteraan
              rakyat dengan menghapuskan praktek politik eksploitatif dari dua
              sistem  yang berkembang sebelumnya  yaitu  sistem  pemerintahan
              yang bercorak  feodal tradisional dan  sistem  pemerintahan  yang
              bercorak  kolonial. Bahkan  Presiden  Soekarno  sendiri menyatakan
              jika program landreform merupakan bagian yang tidak terpisahkan

              dari revolusi Indonesia. 6

                  Melaksanakan Landreform berarti melaksanakan satu bagian
                  jang mutlak dari Revolusi Indonesia, Landreform disatu ihak
                  berbarti menghapuskan  segala  hak2 kolonial atas  tanah  dan
                  mengachiri penghisapan  feudal setjara  berangsur2, dilain





                  ihak Landreform ber  memperkuat dan memperluas
                  pemilikan  tanah  untuk  seluruh  Rakjat  Indonesia, terutama
                  kaum tani. Djalan Revolusi Kita (Djarek). Landreform sebagai
                  bagian  mutlak  daripada  Revolusi Indonesia  adalah  basis




                  pembangunan semesta   berdasarkan prinsip  bahwa
                  sebagai alat produksi tidak boleh didjadikan alat penghisapan. 7
                  Setidaknya terdapat tiga penjelasan resmi dari undang-undang
              agraria  nasional ini. Pertama, untuk  mengubah  sistem  undang-

                  berikutnya. M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, hlm. 259.

              5   Lihat  pada  Budi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria; Sejarah
                                                                     J
                  Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan Hukum Agraria Indonesiaakarta:
                                                                    (
                  Penerbit Djambatan, 1970), hlm. 2-3.
              6   Ernst  Utrecht, ‘Land reform  in  Indonesia’, Bulletin  of  Indonesia
                  Economic Studies, Vol 5, No. 3. 1969, hlm. 72.
              7   Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256