Page 255 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 243

Presiden No. 1 tahun 1956 dibentuklah Panitia Negara Urusan Agraria
yang diketuai oleh Soewahjo Soemodilogo, yang dalam perjalannya
diganti oleh Soenario. Panitia ini berhasil melahirkan sebuah RUU
yang kemudian diserahkan kepada Menteri Agraria. Kemudian DPR
membentuk panita adhoc yang di ketuai oleh AM. Tambunan untuk
merespon rancangan Soenario. Atas permintaan Presiden Soekarno
bahwa rancangan tersebut perlu dibicarakan di tingkatan Perguruan
Tinggi. Panitia adhoc perlu juga mendapat masukan dari Seksi
Agraria Universitas Gadjah Mada. Hingga akhirnya ditandatangani
Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1960. Inilah yang
kemudian menjadi landasan bagi pelaksanaan agenda landreform di
Indonesia. Landreform bertujuan untuk menciptakan tidak sekedar
struktur tanah yang baru, tetapi juga struktur sosial tentunya.

Begitu juga dengan keberadaan UUPA 1960, tujuan utamanya

bukanlah mer perkembangan ek walaupun (t
akan mempunyai implikasi pada tata ekonomi nasional. 15 Dalam

pidato Sadjarwo (Ment Agr depan DPR- pada

September 1960 land reform bertujuan:
(i) Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber
penghidupan rakyat petani yang berupa tanah, dengan maksud
agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak
struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna
merealisir keadilan sosial; (ii) Untuk melaksanakan prinsip
tanah untuk petani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek
spekulasi dan objek pemerasan; (iii) Untuk memperkuat dan
memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara
Indonesia, baik itu laki-laki maupun wanita, yang berfungsi

sosial. Suatu pengakuan dan perlingdungan terhadap privat-
bezit, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat
perseorangan dan turun temurun, tetapi berfungsi sosial;
(iv) Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan
penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas,

15 Selo Soemardjan, Landreform di Indonesia, hlm. 106.