Page 254 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 254

242   Tri Chandra Aprianto


            belas  Program  Nasional yang disarankan  Panitia  Agraria  kepada





            Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan J  1  Adapun program-

            program tersebut adalah:
                (i) Penyatuan  undang-undang  agraria  untuk  menghilangkan
                sistem  dualistik, yang membedakan  antara  hak-hak  agraria
                orang Barat dan orang Timur, dan mengizinkan pengembangan
                pertanian  kolektif  dan/atau  pertanian  koperatif; (ii) Sebuah
                sistem  untuk  memberikan  kepada  masing-masing petani
                sebidang tanah yang dapat menjamin hidupnya dan keluarganya
                secara  layak; (iii) Pengembangan  sejumlah  tanah  yang asal
                untuk kaum tani dengan jalan mengembalikan kepada Negara
                dan membagikan kembali tanah perkebunan yang beroperasi
                baik  secara  lisensi  maupun  sewa  jangka  panjang  dan  lahan
                berukuran  kecil  yang  disewakan  untuk  jangka  panjang;  (iv)
                Penghapusan perkebunan swasta (particuliere landerijen) yang
                berstatus hak milik; (v) Pemberian kredit mudah dan murah
                kepada petani; (vi) Pembentukan koperasi untuk memasarkan
                hasil, baik  di dalam  maupun  di luar  negeri; (vii) Sebuah
                program  untuk  membebaskan  orang desa  dari beban  yang



                merupakan warisan f    Perlindungan ter

                  k  y  menyewa lahan dengan   peratur


                khusus yang mengatur pembagian hasil panen; (ix) Penggiatan
                industri desa yang berskala kecil dan perpindahan dari Jawa
                ke pulau-pulau seberang;  (x)  Intensiikasi pertanian  melalui
                peningkatan mutu benih dan perluasan sistem pengairan; (xi)
                Sebuah rencana yang akan memungkinkan petani memperoleh
                bagian  dari keuntungan  pabrik  yang menerima  hasil mereka
                untuk diolah; (xii) Koordinasi negara dan pelaksanaan usaha
                pengairan  maupun  keikutsertaan  negara  dalam  pembagian
                air. 14

                Selanjutnya pada 9 Maret 1951, berubah menjadi Panitia Agraria
            Jakarta  (PAJ) yang tugasnya  melanjutkan  panitia  sebelumnya. PAJ

            belum  maksimal tugasnya, oleh  karena  itu  melalui Keputusan


            14  Lihat  pada  Karl J. Pelzer, Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan
                Melawan Petani (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm. 46-7.
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259