Page 252 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

240 Tri Chandra Aprianto

undang agraria, dari suatu sistem kolonial ke suatu sistem agraria
nasional sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat Indonesia, dan
khususnya massa rakyat tani Indonesia. Kedua, untuk mengakhiri
sistem dualisme dan meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan
kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan terutama
didasarkan atas hukum adat. Ketiga, untuk memberikan kepastian
hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 8

Sebelum masuk ke fokus pada partisipasi masyarakat
perkebunan pada periode ini, perlu digambarkan sedikit perjalanan
hadirnya kebijakan politik agraria, yang berujung pada lahirnya
UUPA 1960. Setidaknya ada dua proses yang menyertai upaya
hadirnya kebijakan politik agraria nasional tersebut. Pertama,
adanya langkah-langkah percobaan yang dilakukan untuk menata
ulang struktur agraria yang bercorak feodal dan kolonial ke nasional.
Kedua, menyusun kepanitiaan sebagai badan yang bertanggung

jawab untuk melakukan teknis penyusunan kebijakan politik agr
nasional.
Untuk langkah-langkah percobaan pada dasarnya telah

dilakukan diber daerah khususnya untuk wilayah perk

Langkah-langkah tersebut baik itu dijalankan berdasar atas
rancangan pemerintah, ataupun atas dasar inisiatif dari masyarakat.
Pada 29 April 1946, masyarakat menuntut penghapusan hak-

hak konv Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta. 9 Akibat

tuntutan tersebut Mangkunegaran menghargai keinginan rakyat
8 Selo Soemardjan, ‘Land reform di Indonesia’, dalam Sediono
Tjondronegoro dan Gunawan Wir (eds Dua Abad Penguasaan

J
Tanah: Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masaakarta: PT
(
Gramedia, 1984), hlm. 106.
9 Hak untuk menggunakan tanah, buruh, dan air yang diberikan oleh
pihak Sultan Yogyakarta atau Surakarta kepada perkebunan asing.

Pihak perkebunan membayar sewa kepada pihak K

pada Sudargo Gautama dan Budi Harsono, Survey of Indonesian Law:
Agrarian Law (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi,
Fakultas Hukum Univesitas Padjadjaran, 1972), hlm. 3-4.