Page 247 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 235

tersebut: (i) mendukung penuh; (ii) mendukung dengan logika
politiknya sendiri; (iii) menghambat atau tidak mendukung sama
sekali praksis politik tersebut.
Pada periode ini berlangsung evolusi dari gagasan untuk
melakukan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih
adil dengan isu politik yang lebih luas tentang kedaulatan negara.
Hal ini mengakibatkan ketergantungan lebih besar dari kalangan

masyarakat perkebunan terhadap isu-isu politik, ketimbang sosial
ekonomi seperti sebelumnya. Ditambah lagi dalam isu-isu politik

sekitar penataan atas sumber-sumber agraria wilay

perkebunan juga berkaitan dengan kekuatan politik yang rigid yang
seharusnya tidak memiliki logika ekonomi politik, yaitu militer.
Sejak saat aksi pengambilalihan atas berbagai aset perkebunan
tersebut juga menggeser gagasan penataan sumber agraria menjadi
penataan perusahaan perkebunan.
Ironisnya penataan perusahaan perkebunan tersebut tidak

melibatkan kekuatan masyarakat perkebunan yang partisipasinya
dalam pengambilalihan tidak bisa dipandang enteng. Akan tetapi
yang harus dicatat kelompok yang paling dominan dalam proses aksi
pengambilalihan adalah militer. Kelompok ini kemudian memainkan
peranan yang sangat penting dalam penataan perusahaan

perkebunan pasca Mereka menempatkan wakil-

wakilnya dan membentuk struktur perkebunan P

struktur perusahaan perkebunan tersebut pada dasarnya tidak
berlangsung proses perubahan struktur agraria yang dibayangkan
sebelumnya. Dengan demikian pada periode ini partisipasi
masyarakat perkebunan berhenti menghantar berlangsungnya
perubahan struktur perusahaan perkebunan, bukan penataan ulang
atas sumber-sumber agraria yang lebih adil. Sekaligus periode ini
juga menjadi tanda bagi hadirnya struktur agraria yang duplikasi
dari sistem kolonial dengan struktur ekonomi politik Jepang.