Page 244 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

232 Tri Chandra Aprianto

kalah pentingnya adalah adanya kemauan untuk bekerja sama dari
pihak Bremer Gruppe dalam menghadapi segala kesulitan pemasaran,
termasuk menghadapi pihak Belanda. 83
Pada tanggal 13 Februari 1959 berlangsung penandatanganan

persetujuan antara Ir Saksono Prawirohardjo selaku dir

PPN dengan Mr. Gielessen dari Bremer Gruppe Isi persetujuan
.
tersebut tidak saja mengenai pemindahan pemasaran tembakau
Indonesia ke Bremen, di sana juga dinyatakan masing-masing

saham Selain itu juga termaktub semua t

y dikirim ke pelelangan Bremen 7 dibiay terlebih
oleh Bremer Gruppe. Adanya persetujuan dagang ini kemudian
melahirkan sebuah badan usaha bersama antara pemerintah
Indonesia dengan sekumpulan pedagang tembakau di Bremen yang
bernama Deutsch-Indonesische Tabak Handellschaft (DIHT). Badan
ini mendapatkan hak monopoli untuk memasarkan tembakau hasil
produksi PPN. 84
Tampaknya perpindahan tersebut juga melahirkan problem
tersendiri, yaitu pihak Belanda melakukan tuntutan dan akan
mengajukan persoalan tersebut ke pengadilan internasional.
85
Sementara itu pihak Indonesia sebelumnya telah menyatakan bahwa
para pengusaha Belandalah yang pertama kali menyalahi aturan
kontrak dengan memblokir pengalihan hasil penjual tembakau
ke Indonesia, sebanyak lebih kurang 70 juta gulden. 86 Tekanan
yang dilakukan Pemerintahan Belanda terhadap Indonesia dan
Bremer Gruppe tidak beralasan, karena Indonesia adalah negara
yang merdeka dan berdaulat. Selain itu pihak Bremer Gruppe tidak

83 Harian Merdeka, 25 Pebruari 1959, hlm. 2.
84 Harian Merdeka, 14 Pebruari 1959, hlm.1-2; lihat juga Oey Beng To,
(
Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia; jilid I (1940-1958)Jakarta:
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1991), hlm. 325.
85 Harian Merdeka, 25 Pebruari 1959, hlm. 2.
86 Harian Merdeka, 14 Februari 1959, hlm. 1-2.