Page 253 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 241

untuk demokrasi dan keadilan sosial. Langkah percobaan lainnya
10
dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri berupa dijalankannya

landreform dalam skala k daerah Banyumas Jawa Tengah

tahun 1 Tujuan utamanya untuk menghapuskan hak istimew

desa perdikan, dulu bernama Desa Pesantren, Desa Mutihan, Desa
Pakuncen, dan Desa Mijen. 11 Di samping berbagai inisiatif dari
pihak masyarakat berupa aksi-aksi pendudukan dan penggarapan
tanah-tanah perkebunan yang sudah digambarkan pada bab-bab
sebelumnya yang sudah dilakukan sejak ditinggalkannya tanah-
tanah perkebunan akibat krisis ekonomi dan perang.
Sementara itu untuk penyusunan suatu kebijakan politik
agraria yang bersifat nasional pelaksanaannya membutuhkan

r waktu y panjang 1 hingga 1960. 12 Pada 21 Mei

1948, Presiden Soekarno membentuk Panitia Agraria Yogyakarta

(PAY). merupakan petanda aw terbukanya
13
pembangunan ekonomi politik populis di Indonesia. Terdapat dua
10 Lihat Imam Soedjono, Yang Berlawan; membongkar Tabir Pemalsuan
Sejarah PKI (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hlm. 130-1.
11 Lihat Selo Soemardjan, Land reform di Indonesia, hlm. 104.
12 Terdapat dinamika politik yang mewarnai perumusan politik agraria
tersebut. Secara nyata terdapat dua kubu yang saling berhadap-
hadapan, yaitu kubu petani tak bertanah dengan tuan kebun. Di
samping terdapat tiga kelompok pemikiran dalam memandang
batasan penguasaan lahan: (i) golongan radikal yang berprinsip tanah
hanya untuk petani penggarap; (ii) golongan konservatif yang menolak
pembatasan luas pemilikan tanah; dan (iii) golongan yang berusaha
mengambil sikap moderat dengan menerima usulan dari golongan
radikal, namun menganjurkan penerapan secara bertahap. Lihat pada
Noer Fauzi, Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria
Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 141.
13 Panitia ini beranggotakan enam belas orang, dengan Ketuanya

Sarimin Reksodihardjo dan Gaos H wakilny

(Kementrian Dalam Negeri). Sementara anggotanya juga terdapat dari
berbagai unsur: (i) wakil organisasi tani seperti dari BTI dan STII; (ii)
wakil dari Serikat Buruh Perkebunan; (iii) anggota KNIP; serta (iv)
para ahli hukum (khususnya ahli hukum adat). Noer Fauzi, Petani dan
Penguasa, hlm. 64-7.