Page 256 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

244 Tri Chandra Aprianto

dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas
minimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga
dapat seor ataupun w Dengan

mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah,
dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi
lemah; (v) Untuk mempertinggi produksi nasional dan
mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara
gotong-royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong-
royong lainnya, dibarengi suatu sistem perkreditan yang
khusus ditujukan kepada golongan petani. 16

Ini merupakan peluang bagi masyarakat perkebunan untuk
berpartisipasi kembali dalam menangani krisis nasional. Oleh
sebab itu ini merupakan kesempatan masyarakat perkebunan untuk
mengelola tanah-tanah perkebunan bekas hak erfpacht dengan
tenang. 17

B. Aksi Sepihak: Pergeseran Makna Penataan
Struktur Agraria

Tuntutan untuk melaksanakan penataan ulang atas sumber-
sumber agraria yang sebelumnya diteriakkan oleh masyarakat

perkebunan tanah-tanah perk pada paruh aw

1960-an lebih ny wilayah pertanian T

pergeseran makna penataan struktur agraria, karena telah memasuki
panggung politik, dimana para politisi mulai memainkan dramanya.
Pada tahun-tahun ini tidak ada lagi pemandangan masyarakat
perkebunan Jember melakukan pemogokan di perusahaan-
perusahaan perkebunan. Tidak ada aksi corat-coret oleh tangan-
tangan buruh pada tembok-tembok di berbagai gedung bekas kantor

16 Sebagaimana dikutip dalam Noer Fauzi, Petani dan Penguasa, hlm. 75-
6.
17 Ditambah lagi adanya dukungan dari Peraturan Menteri Pertanian dan
Agraria (PMPA) No. 11/1962 yang melegitimasi tanah bekas perkebunan
yang telah diduduki dan telah digarap dengan baik oleh masyarakat.