Page 261 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 249

30
1955. Di tingkat pemerintahan di Jember, sebelumnya anggota PKI
tidak ada yang menjadi wakil rakyat. Setelah pemilu 1955 tersebut
PKI mendapatkan 4 kursi, sementara NU 14 kursi, PNI 7 kursi dan
Masyumi 3 kursi. Begitu juga untuk Dewan Pemerintah Daerah
terdapat seorang wakil dari PKI. Tentu saja perbincangan politik
pada tahun-tahun selanjutnya lebih kental mewarnai kehidupan
masyarakat perkebunan.

Masyarakat perkebunan tidak lagi membicarakan permasalahan
penguasaan tanah-tanah perkebunan tembakau dan kenaikan upah
untuk kesejahteraan buruh perkebunan. Justru sudah bergeser, secara
tiba-tiba PKI dan onderbouw-nya melakukan gerakan aksi sepihak
di kampung-kampung, padahal masyarakat di Kalisat kepemilikan
lahannya tidak ada yang mencapai kelebihan. 31 Aksi-aksi ofensif
dijalankan oleh PKI dan onderbouw-nya sangat menggetarkan hati
masyarakat pedesaan di Jember yang secara sosiologis masih kental
tradisi patron klien-nya.

Masyarakat perkebunan pada tahun-tahun itu begitu kental

warna politikny Dalam setiap perkebunan Jember ter

beberapa serikat buruhnya, seperti Sarbupri, Sarbumusi, Keluarga

Buruh Marhaen dan Persatuan Karyawan Perk

(Perkapen). 32 Kendati dimasing-masing perkebunan terdapat
organisasi buruh, namun terdapat beberapa perkebunan, dimana
terdapat dominasi satu organisasi buruh perkebunan. untuk
perkebunan di Kalisanen didominasi oleh KBM. Sementara untuk
perkebunan di Curahtakir merupakan basis dari Sarbumusi.
Sedangkan perkebunan Curahnongko dan Kotta Blater didominasi
oleh Sarbupri. Setidaknya secara organisasi Sarbupri mendominasi

.
30 M. C. Ricklef. Sejarah Indonesia Modern Yogyakarta: Gajah Mada
University, 1998), hlm. 377.
31 Wawancara Bunasin, 9 Januari 2002

32 Wawancara Sumargo, tanggal 1 dan 2 Juni 2004.