Page 262 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

250 Tri Chandra Aprianto

di perkebunan di wilayah selatan. 33
Berbagai konlik yang terjadi saat itu karena ter(di)picu oleh
pelaksanaan agenda landreform yang merujuk pada UUPA 1960 dan
mengacu pada Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH). 34 PKI
dan berbagai organisasi sosial politik seperti BTI, Sarbupri, dan lain-
lain yang pada periode 1950-an sangat gencar mendukung upaya
masyarakat perkebunan guna menguasai dan mengelola lahan-lahan

perkebunan, sebagaimana disebutkan pada bab-bab terdahulu.
Pada paruh awal 1960 ini mereka semakin gencar menuntut
pelaksanaan landreform guna dilakukan dengan segera. Tidak
saja dari BTI dan Sarbupri, kader-kader dari organisasi non petani
dituntut mendukung percepatan pelaksanaan landreform tersebut.
Seorang kader Pemuda Rakyat dari wilayah Kota Jember mengakui
sering dikirim oleh partainya untuk mendukung gerakan percepatan
pelaksanaan landreform, yang kemudian dikenal dengan nama aksi
sepihak. Aksi sepihak ini merupakan wujud kekecewaan dari PKI
35

33 Wawancara Sumargo, tanggal 1 dan 2 Juni 2004.

34 Pemerintah sendiri pernah melakukan beberapa landreform dalam

skala k penghapusan hak istimewa desa perdikan Banyumas

Jawa Tengah dengan mengacu pada No 1 tahun 1

membagikan tanah kepada petani yang tidak bertanah dari lahan yang
selama ini dikuasai oleh 40 perusahaan gula Belanda di Kesultanan
Yogyakarta dan Surakarta yang mengacu pada UU Darurat No, 13 tahun
1948. Lihat Selo Sumardjan, ‘Landreform di Indonesia’, dalam Sediono
Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.), Dua Abad Penguasaan
Tanah: Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa, (Jakarta: PT
Gramedia, 1984), hlm. 103-5.
35 Masalah aksi sepihak tersebut mendapat kritik tajam dari Harian
Merdeka yang terbit pada tanggal 13 Juni 1964, yang menyatakan
penyesalan aksi sepihak yang malah menyengsarakan petani-petani
kecil. Namun Harian Rakyat pada tangal 16 Juni 1964 di kolom
Tajuk Rencana mendukung penuh perjuangan kaum tani. Masalah
keenganan tuan tanah ini dapat juga dilihat pada Margo L Lyon, ‘Dasar-
Dasar Konlik di Daerah Pedesaan Jawa’, dalam Sediono Tjondronegoro
dan Gunawan Wiradi (eds.), Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola
Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa , (Jakarta: PT Gramedia,
1984), hlm. 199.