Page 267 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 267
Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 255
besaran dan pembakaran lori dalam rangka tuntutan kenaikan upah
buruh. Akan tetapi bila jumlah pendukung dari aksi sepihak yang
tinggal di suatu daerah tersebut sedikit, hanya ditimbulkan gejala
revolusionernya saja. Kendati begitu, ada beberapa tokoh PKI yang
tanahnya melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, namun
51
tidak mengalami “teror” dari para pendukung aksi sepihak. Bahkan
di Jember terdapat seorang elite PKI yang dikenal oleh masyarakat
sekitar sebagai orang yang memiliki tanah sangat luas. 52
Tentu saja tindakan yang sangat provokatif tersebut melahirkan
perlawanan dari kalangan yang kontra terhadap aksi sepihak. Diawali
dengan tindakan pematokan lahan pertanian milik tuan tanah oleh
sekelompok orang yang pro aksi sepihak. Tidak hanya pemilik lahan,
suasana di Desa Semboro menjadi tegang akibat tindakan tersebut.
Akan tetapi berkat dukungan dari masyarakat dari kalangan PNI dan
Anshor, pemilik lahan mencabuti patok-patok bambu yang dipasang
oleh anggota BTI. Pasang dan cabut patok itu menjadi pemicu bagi
perkelahian massal antar kekuatan yang pro dan kontra aksi sepihak,
53
dan menyebabkan kematian seorang anggota BTI. Kematian salah
seorang anggota BTI tersebut, kemudian dijadikan alasan oleh PKI
dan BTI Jember untuk menuntut Pemerintah Daerah Jember guna
menjadikan kader tersebut pahlawan landref
itu PKI dan BTI menginginkan adanya prosesi penguburan jenasah
dilaksanakan secara formal, sebelum dibawa ke makam kerandanya
harus dibalut dengan bendera merah putih. Tuntutan tersebut
tidak saja mendapat tentangan keras dari kalangan kontra aksi
sepihak, tetapi juga ditolak mentah-mentah oleh Bupati Jember,
51 Lihat Utrecht, ‘Landreform in Indonesia’, dalam Bulletin of Indonesia
Economic Studies, 1969, hlm. 71-88.
52 Wawancara Mohammad Yasir, tanggal 27 April 2001, Wawancara
Kusdari,10 Juni 2004.
53 Rex Mortimer, ‘Class, Social Cleveage and Indonesian Communism’ in
Indonesia, No. 8, Oktober 1969, hlm. 18.
