Page 271 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 271
Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 259
aset pesantren. Kyai merupakan pusat kehidupan pesantren,
karena itu sangat sulit memisahkan aset milik pesantren dari
kekayaan pribadi kyai. Di beberapa pesantren, para santri
menggarap tanah kyai sebagai pengganti biaya pendidikan
mereka. Dalam banyak kasus, kyai atau seorang donatur dari
luar memberikan tanah untuk menjadi aset pesantren. Tanah
tersebut dinamakan tanah wakaf. Kendati demikian, dalam
prakteknya, tanah pribadi seorang kyai sangat sulit dibedakan
dari tanah wakaf. Masalah ini sangat penting karena UUPA
menetapkan tanah yang dimiliki oleh lembaga agama seperti
pesantren dan masjid, terbebas dari landreform. 63
Dengan demikian, praktek politik yang terjadi bukanlah
upaya melakukan penataan ulang struktur agraria yang lebih adil,
tetapi lebih mengarah pada sentimen politik keagamaan. Elite PKI
mungkin tidak betul-betul mengerti atau tidak mempertimbangkan
dengan matang kontradiksi yang ada antara strategi politik dengan
retorika yang radikal. Menurut Anderson retorika PKI waktu itu
cocok dipakai dalam perang gerilya. 64
Rupanya tahun 1964 merupakan tahun “kegaduhan” tentang
pelaksanaan landreform, tidak hanya terjadi di lapangan, tapi juga
berlangsung di media massa. Polemik mengenai pelaksanaan aksi
sepihak antara Harian Rakyat dan Harian Merdeka terjadi saling kritik
dan beradu konsepsi. Melihat kegaduhan dan konlik di masyarakat
dengan pemberitaan media massa yang begitu rupa akhirnya
Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden tanggal 12 Juli
1964 agar semua perdebatan tentang landreform dihentikan. 65
Suasana gaduh landreform tidak serta merta segera berhenti.
Realisasi aksi sepihak yang diyakini oleh kalangan elite NU
63 Hermawan Sulistyo, Palu Arit di Ladang Tebu, hlm. 145-6.
64 Lihat hasil wawancara Ben Anderson tentang Pembunuhan Massa 65,
dalam http://umarsaid.free.fr/Wawancara%20Ben%20Anderson%20
ttg%20pembunuhan%20massal.html.
65 Duta Masyarakat, 10 Desember 1964.
