Page 274 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

262 Tri Chandra Aprianto

atas nama organisasi politik. Implikasinya perjuangan tersebut lebur
dalam agenda partai politik. Pertarungan yang terjadi kemudian
tidak lagi berdasar atas persolan redistribusi tanah pertanian yang
dikuasai oleh para tuan tanah dan pembagian hasil pertanian yang
memenuhi rasa keadilan petani penggarap. Apa yang terjadi sudah
mengarah pada pertarungan pemaknaan atas simbol-simbol yang
berdasar atas altruistik kelompoknya, dimana semua tindakan
diletakkan pada makna partisan atas sejarah kelompok. 73

Apabila ditelisik lebih jauh, pada dasarnya yang terjadi
sebenarnya adalah bermakna sama-sama melakukan aksi
sepihak. Kalangan tuan tanah juga telah melakukan gerakan aksi
sepihak karena memprovokasi dan menghalang-halangi jalannya
proses pelaksanaan agenda landreform. 74 Ditambah lagi oleh
ketidaksabaran PKI dalam melihat pelaksanaan UUPA 1960 yang
berjalan lamban, yang itu kemudian diperkeruh oleh berkembangnya
politisasi atas keberadaan pelaksanaan agenda landreform itu

Pada akhirnya y t adalah konlik y berdarah-

darah. 75 Pada titik ini sebenarnya yang terjadi adalah kedua belah
pihak dapat dikatakan melakukan aksi sepihak, karena sebagian
besar yang terjadi tanpa menghiraukan prosedur formal. Mereka
malah menghindari keputusan panitia landreform, dan pada level

tertentu bertentangan dengan hasil panitia landreform. 76 Belum
lagi kelambatan pembentukan panitia landreform di tingkat daerah,
akibat dari perebutan kepanitiaan oleh partai politik yang ingin
memasukkan kadernya dalam kepanitiaan tersebut.
Oleh sebab itu terdapat tiga kelemahan pokok mengapa hal

itu t pemerintah masih membutuhkan waktu

73 Tri Chandra Aprianto, Kekerasan dan Politik Ingatan, hlm. 40-1.
74 Margo L Lyon, Dasar-Dasar Konlik , hlm. 207-8.
75 Ernst Utrecht, Landreform in Indonesia, hlm. 82-9.
76 Noer Fauzi, Petani dan Penguasa, hlm. 123.