Page 272 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

260 Tri Chandra Aprianto

merugikan warga NU di berbagai daerah pedesaan di Jawa Timur,
PWNU Jawa Timur mendesak pemerintah pusat agar tindakan
aksi sepihak dinyatakan sebagai tindakan yang a-musyawarah,
bertentangan dengan Pancasila, dan UUD 1945. Secara tegas pula

P menyatakan tindakan sepihak itu dianggap
tindakan kontra revolusioner. Menindaklanjuti usulan dari bawah
66
tersebut, tanggal 9 Desember 1964, PBNU disertai organisasi politik
Islam lainnya mendesak Kejaksaan Agung guna memperhatikan

persoalan konlik akibat sepihak y itu membahay

persatuan nasional. Presiden Soekarno melalui Instruksi Presiden
tanggal 12 Juli 1964 menginginkan supaya semua perdebatan tentang
landrefom dihentikan. 67
Sementara PKI sendiri, guna menghindari konlik yang lebih
meluas, elite PKI segera melakukan evaluasi terhadap proses
jalannya aksi sepihak. Banyak tindakan aksi sepihak, menurut elite
PKI, yang prakteknya dilakukan di luar program partai dan tidak
menggunakan kaidah revolusioner. Rupanya elite PKI mengalami

kekeliruan kekuatandirinyadan kelemahan lawan-law

politiknya dengan menggunakan pendekatan kelas. Secara kultural
proses radikalisasi dalam rangka memaksakan politik kelasnya yang
dilakukan oleh PKI bagi masyarakat pedesaan di Jawa, merupakan
sesuatu yang asing. 68 Memang terdapat struktur sosial yang tidak
adil seperti kaya-miskin, buruh majikan, tuan tanah-penggarap dan
seterusnya, akan tetapi hal itu bukanlah letak kerawanan dalam
prinsip wacana kelas yang setiap saat dapat membangkitkan rasa

solidaritas kemarahan. Prinsip-prinsip kelas dalam masyarakat
perkebunan menjadi kabur akibat dominasi ikatan keagamaan,
kultural, kekerabatan, persahabatan, dan hubungan paternalistik.

66 Surabaja Post, 8 Djuli 1964.
67 Duta Masyarakat, 10 Desember 1964.
68 Kuntowijoyo, Radikalisasi Petani (Yogyakarta: Bentang,1993), hlm. 21-
9.