Page 270 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

258 Tri Chandra Aprianto

tidak utuh tentang pelaksanaan agenda landreform di Indonesia. Di
tambah lagi tema-tema yang menyertai aksi sepihak dapat dengan
mudah ditangkap oleh kyai sebagai tindakan provosi.
Padahal dalam keputusan PBNU sangat mendukung untuk
61
disahkannya UUPA 1960. PBNU juga menyarankan agar pemerintah
memiliki program strategis guna meningkatkan kesejahteraan petani
sehingga petani miskin tidak menjual lagi tanah hasil redistribusi

yang nantinya diterima, karena faktor kemiskinan. Prinsipnya NU
menyetujui landreform sepanjang tidak mengandung maksud guna
melenyapkan hak milik pribadi maupun hak warga negara, sebab

menurut syari’at Islam hak milik harus dilindugi dan dipertahankan.
Dalam hal ini NU mengajak pemerintah dan masyarakat guna

mengarahkan perhatiannya kepada tanah-tanah luar Jawa y
masih banyak yang kosong dengan jalan politik transmigrasi secara
62
berencana dan serius. K As’ Sy
tetap dengan pendiriannya dan menentang gerakan aksi sepihak.
Di tambah lagi, akibat gerakan aksi sepihak yang begitu gencar,
jajaran elite NU merasa secara samar-samar masuk dalam salah satu
bagian dari tujuh setan desa yang harus diganyang oleh PKI. Pidato-
pidato saat aksi sepihak tentang kaum feodal dan tuan tanah diyakini
sebagai upaya menyerang NU. Terlebih lagi saat aksi sepihak dijalankan
tidak jarang menggunakan simbol-simbol keagamaan (haji) dalam
rangka kritik keras. Namun simbol-simbol itu dilekatkan pada kata
setan itulah yang memudahkan kemarahan kaum nahdliyyin.
Wilayah konlik yang sensitif dalam program-program
landreform adalah tanah yang dimiliki oleh kyai. Banyak
kyai adalah tuan tanah yang kaya, dan tanah merupakan

61 Dalam satu lampiran surat PBNU tanggal 19 Mei 1958 No. 008/Syur/
U/W’58 yang ditujukan kepada pimpinan fraksi Partai NU di DPR RI
guna memperjuangkan UUPA.
62 Saifuddin Zuhri, Al-Maghfurlah KH Wahab Chasbullah; Bapak dan
Pendiri NU (Jakarta: Yamunu, 1972), hlm. 74.