Page 258 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 258

246   Tri Chandra Aprianto


            di pedesaan. Setidaknya  ada  dua  faktor  utama  yang menyebabkan
            terjadinya  pergeseran  tersebut. Faktor  pertama  adalah  adanya
            pendekatan  kompromi sebagai bagian    dari politik  diplomasi
            yang dilakukan  oleh  elite  pemerintahan  saat  KMB yang telah
            memulihkan kembali hak-hak orang asing. Adanya sikap kompromi
            sehingga  Pemerintah  RI harus  menjaga  sikap  terhadap  pihak
            Belanda. Sehingga Pemerintah RI pasti terganggu jika ada gerakan
            perlawanan  dari  organisasi  rakyat  di  perkebunan.  Sehingga  pada
            pada  saat  itu  mulai dikembangkan  konsepsi “pendudukan  tanah



            ilegal”.   K  tersebut pada dasarnya merupakan warisan


                  19
            sistem  agraria  kolonial yang menganggap  masyarakat  perkebunan
            y  masuk dalam wilayah perusahaan perkebunan





            sebagai orang-orang yang dapat  mengganggu  ketertiban. Adapun
            faktor yang kedua adalah adanya pandangan elite partai politik (PKI)
            yang itu kemudian merembes pada organisasi tani yang berailiasi
            padanya (BTI). Pandangan tersebut menyatakan bahwa kontradiksi
            pokok  dalam  kehidupan  bermasyarakat  itu  terjadi  di  wilayah
            pedesaan  antara  kaum  tani dengan  tuan  tanah  bukan  dengan
            perusahaan perkebunan. “Sebab pada umumnja kontradiksi pokok di
            desa adalah antara kaum tani dengan tuan tanah dan bukan dengan
            Djawatan Kehutanan atau Perusahaan2 Perkebunan Negara. Musuh
            pokok kaum tani di desa bukanlah perkebunan atau kehutanan tetapi
            tuan tanah.” 20

                Akibatnya suasana pedesaan di sekitar tanah-tanah perkebunan
            berada  menjadi gaduh   oleh  demonstrasi masyarakatnya  yang
            menuntut  penataan  ulang. Suasana   menjadi semakin   gaduh,



            19  Sudargo  Gautama  dan  Budi Harsono, Survey of Indonesian  Law:
                Agrarian Law (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi,
                Fakultas Hukum Univesitas Padjadjaran, 1972), hlm. 12-5.
            20  Cuplikan lengkap bisa dilihat pada DN Aidit, Kaum Tani Mengganjang
                Setan-Setan  Desa;  Laporan  Singkat  tentang  Hasil  Riset  Mengenai
                Keadaan Kaum Tani dan Gerakan Tani Djawa Barat  (Jakarta: Jajasan
                Pembaruan, 1964), hlm. 51-2.
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263