Page 81 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 69

memiliki status sosial sebagai pemilik modal sekaligus penentu
kebijakan dan pengelola utama tanah perkebunan. Sementara
masyarakat perkebunan sebatas menjadi salah satu faktor dalam
proses produksi perkebunan yang dieksploitasi tenaga kerjanya guna
penanaman, pemuliaan, dan panen, termasuk pengolahan bahan
mentah di gudang-gudang. Dengan demikian masyarakat perkebunan
keberadaan status sosialnya berada pada lapisan bawah. Dari sinilah
penulisan ini bergulir bagaimana proses “pertarungan” untuk penataan
sumber-sumber agraria berlangsung pada setiap momentum perubahan
dan itu melahirkan peristiwa sejarah pada setiap momentum tersebut.

C. Perubahan Struktur Kewilayahan
Pertumbuhan demograi yang dibarengi oleh berkembangnya

perusahaan perkebunan disebaran wilayah Jember lambat laun
membentuk sebuah struktur kota baru. Adanya sistem perusahaan
yang menganut sistem ekonomi secara bebas, sebagai prinsip umum
ekonomi yang dianut sejak pertengahan abad XIX, mempunyai arti
penting yang besar dalam bidang pembangunan perkotaan. Hal
tersebut tidak hanya dalam pengertian meningkatkan perdagangan
dan meningkatkan industri pada tahun-tahun selanjutnya, yang
mengakibatkan kenaikan cepat pada populasi perkotaan, tetapi
juga inisiatif individual yang tidak terkendalikan yang tampak jelas
dalam luasnya skala perluasan kota. Ditambah lagi dengan proses
90
eksperimentasi yang dilakukan oleh Birnie, yang kemudian disusul
oleh para pengusaha lainnya, Jember merupakan satu bentuk
kongkret dari inisiatif individual sebagai kelanjutan dari pemerintah

kolonial yang mampu membentuk satu struktur kota.
Demikianlah Jember kemudian mulai masuk dalam struktur

administr k y awalnya hanya onderdistrik Bondow

90 W F Wertheim, Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan
Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 133-9.