Page 16 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

sebuah naskah yang secara historis disebut (atas usul Mohammad
Yamin) ―Piagam Jakarta‖ telah berhasil dirumuskan. Dan begitulah
ketika sidang BPUPKI telah berakhir, ―Hadiah kemerdekaan‖, yang
dijanjikan Dai Nippon, serasa telah membayang di hadapan mata.

Untuk memperluas jangkauan pengaruh dari perumusan
pemikiran ideologis dan hasrat politik yang telah dirumuskan itu, maka
pemerintah militer Jepang pun membubarkan BPUPKI (tanggal 7
Agustus 1945) dan membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia). Keanggotaan badan yang baru didirikan ini terdiri atas 12
mantan anggota BPUPKI (antara lain Sukarno dan Hatta) dan wakil-
wakil dari wilayah luar Jawa, seperti tiga orang dari Sumatra, dua dari
Sulawesi, satu dari Kalimantan, satu dari Maluku, dan satu dari
kepulauan Sunda Kecil. Di samping itu, diangkat juga seorang wakil
dari keturunan Tionghoa.

Namun, dinamika sejarah ternyata berhendak lain. Sebelum PPKI
sempat mengadakan rapat pertamanya, bom atom telah
menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Kaisar Dai Nippon pun tidak
mempunyai pilihan lain. Iapun mengibarkan bendera putih—Dai Nippon
telah bertekuk lutut. Tetapi apakah dengan begini semua harapan
yang telah dipupuk dan rencana yang telah dirumuskan harus pula
buyar begitu saja? Apakah ―janji kemerdekaan‖ tidak lebih dari pada
sebuah janji dari negara yang telah berada di ambang kekalahan?
Apakah janji kemerdekaan harus menuju ke jalan kehampaan belaka?
Seketika peristiwa yang teramat dramatis itu diketahui para
pemuda yang ―bergerak di bawah tanah‖. Jakarta pun seperti dengan
begitu saja menjadi medan yang dipadati peristiwa dan bahkan percikan
kejadian yang menggetarkan juga. Tanpa diketahui masyarakat ramai,
berbagai corak usaha telah mulai diarahkan ke arah terwujudnya
kemerdekaan bangsa. Mestikah Proklamasi Kemerdekaan
dikumandangkan sekarang—di saat berita kekalahan Jepang telah
merupakan suatu kepastian—ataukah kesesuaian pandangan dengan
militerisme Jepang, yang masih mempunyai senjata lengkap dan
bertugas menjaga status quo yang harus lebih dulu didapatkan?
Apakah tindakan ke arah kemerdekaan ini harus dilakukan setelah
PPKI sempat mengadakan rapat pertamanya ataukah langsung saja
tanpa melibatkan badan yang dibentuk oleh regime militer Dai Nippon
itu? Tetapi bukankah anggota PPKI adalah pula mereka yang telah

4