Page 19 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

priyayi tinggi dari sejak masa penjajahan (Sutardjo Kartohadikusumo,
R.P Soeroso dan R.M. Soerjo).
Tetapi ketika pelaksanaan administratif pemerintah Republik
Indonesia ini belum semuanya bisa berfungsi, Sultan
Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII telah menyatakan bahwa
Yogyakarta adalah ―daerah istimewa‖ , yang berada di bawah
pemerintahan mereka (5 September 945). Kedua penguasa daerah yang
biasa disebut vorsten landen ini bertanggungjawab langsung kepada
Presiden Republik Indonesia. Kedudukan daerah ini sebagai ―daerah
istimewa‖ bukan saja diakui, tetapi bahkan kemudian—ketika Jakarta
telah semakin dikuasai oleh Sekutu dan NICA—dijadikan sebagai
―ibukota perjuangan‖ sampai kemenangan akhir didapatkan bangsa.
Begitulah dalam tinjauan sepintas lalu tidak ada perubahan
administratif yang fundamental yang diperkenalkan. Semua seakan-
akan berjalan seperti biasa—seakan-akan sesuai dengan peninggalan
yang diwarisi dari pemerintah kolonial. Meskipun demikian,
penyimpangan dari keputusan yang dibuat oleh sidang BPUPKI telah
terjadi. Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan ternyata hanya
terdiri atas wilayah Hindia Belanda lama, bukannya wilayah Indonesia
Raya, yang diperjuangan dengan berhasil oleh Sukarno dan
Mohammad Yamin—suatu wilayah melingkupi jajahan Inggris (Tanah
Semenanjung, Singapura, Borneo Utara) dan jajahan Portugis (Timor
Timur). Jadi, ada perbedaan yang fundamental antara ―harapan
kemerdekaan yang didapatkan sebagai hadiah‖ dengan ―kemerdekaan
bangsa yang harus diperjuangkan‖.

Maka pelajaran pertama dalam politik kenegaraan telah
diwujudkan dalam realitas. Ternyatalah bahwa revolusi kemerdekaan
harus menyadari juga betapa pentingnya pembedaan antara politik
yang realistis dan rasional dengan impian yang penuh kemegahan. ―Apa
yang tidak rasional dalam sebuah revolusi‖, kata Bung Hatta di saat
perdebatan dengan para pemuda revolusioner masih menggebu-gebu,
―tidaklah revolusioner‖. Apakah mungkin wilayah yang berada di
bawah kekuasaan Inggris dan Portugis dijadikan sebagai bagian dari
Republik Indonesia, yang masih harus mempertahankan eksistensi
dirinya?
Dengan penambahan beberapa orang anggota, maka PPKI pun
diubah menjadi Komite Nasional Indonesia (Pusat), sebuah badan yang

7