Page 287 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
P. 287
Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
mengadakan kontak-kontak dengan anak buahnya serta memanggilnya
untuk membela Tanah air. Dalam rapat tanggal 2 September 1945
malam berhasil diputuskan pembentukan BPKKP dan BKR untuk daerah
Karesidenan Surabaya. BPKKP dipimpin oleh Dul Amowo sedangkan BKR
43
dipimpin Drg. Mustopo.
Penyempurnaan pembentukan BKR lebih lanjut dibahas dalam
pertemuan di GNI Bubutan oleh para bekas Daidanco, Syudanco,
Cudanco dan anggota-anggota Peta lainnya yang terkumpul pada
tanggal 4 September 1945.Oleh karena kota Surabaya di samping Kota
Praja, Ibukota Karesidenan Surabaya juga sebagai pusat dan Ibu Kota
Jawa Timur, kemudian diputuskan untuk membentuk 3 eselon BKR
44
yaitu: BKR Jawa Timur, BKR Karesidenan, dan BKR Kota Surabaya.
Pimpinan BKR Drg. Mustopo, yang juga dosen Fakultas
Kedokteran Gigi (Shika Daigakku), menggunakan para mahasiswanya
untuk menyamar sebagai pelayan Hotel Yamato (Oranje Hotel). Hotel
tersebut biasa digunakan untuk menginap misi-misi internasional dari
Jakarta. Mereka dikoordinir oleh Suyono Prawirobismo, kepala bagian
pemberitaan Pemuda Republik Indonesia (PRI) yang berhubungan erat
dengan kepala intelijen PRI Rustam Zein.
Dalam perkembanganya, dalam perundingan-perundingan
dengan Jepang dan Sekutu karena pihak-pihak tersebut menghendaki
wakil yang berwewenang dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai
syarat berunding, maka Mustopo menggunakan nama kedudukan
sebagai ‖Menteri Pertahanan ad interin‖. Tindakan Drg. Mustopo
sebagai Menteri Pertahanan dan pimpinan BKR Jawa Timur sering
menunjukkan hasil gemilang dan sangat menguntungkan untuk
menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Mustopo kerap menerima
penyerahan kekuasaan dan senjata, dan sejumlah uang untuk biaya
revolusi. Melalui Jaksa Agung Mr. Gatot, Pemerintah mengeluarkan
pernyataan dan pengakuan agar Drg. Mustopo terus menjabat
pekerjaan Menteri Pertahanan dan kepadanya diberi kuasa penuh untuk
menyelenggarakan pertahanan negara. Bahkan oleh Jaksa Agung
diserukan kepada seluruh rakyat dan badan-badan pemerintahan agar
Drg. Mustopo terus dibantu. Sebagai landasan hukumnya
dikeluarkanlah surat keterangan untuk Drg. Mustopo agar dapat
bertindak ―secara‖ Menteri Pertahanan dan melaksanakan tugas-tugas
Menteri Pertahanan.
45
275
