Page 170 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

j
institusi pemerintah yang merasa bertanggung awab atas nasib
pendidikan di masa-masa mendatang. Masing-masing pihak
saling melempar tanggung jawab, karena mereka tidak mau
dibebani dengan tanggung awab baru sekaligus pertanggung-
j
jawabannya. Padahal, seharusnya persiapan-persiapan itu telah
dilakukan mulai awal, termasuk oleh guru, sehingga dalam
pembentukan Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah, suara
guru menjadi lebih dominan. Bila guru sendiri tetap bersikap
tak acuh dan menganggap persoalan otonomi daerah itu urusan
"orang besar-besar", maka kelak Dewan Pendidikan maupun
Komite Sekolah lebih didominasi oleh birokrat-birokrat Kabu-
paten/Kota dan birokrat leburan Kanwil dan Kandep Departe-
men Pendidikan, yang motivasinya tidak untuk mengembang-
kan pendidikan itu sendiri, melainkan mempertahankan status
quo. Kekhawatiran awal penulis ini sekarang terbukti, ketika
yang duduk di Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah ada-
lah orang-orang yang dekat dengan birokrasi pendidikan atau
dengan kepala sekolah. Fungsi Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah ini juga lebih banyak melegitimasi keputusan-keputusan
yang diambil oleh birokrat maupun kepala sekolah. Jarang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang betul-betul inde-
penden, kritis, serta inovatif.

Ketiga, seberapa besar otonomi daerah, yang di dalamnya
tercakup otonomi pendidikan, mampu menciptakan pengelolaan
pendidikan yang lebih efektif, efisien, serta mampu meningkat-
kan profesionalisme para guru? Hal itu mengingat salah satu
tujuan dari pelaksanaan otonomi itu adalah terciptanya suatu
tatanan birokrasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga dalam
melayani masyarakat bisa lebih profesional. Bila kelak akhirnya
birokrasi tidak bertambah efektif, efisien, dan profesional, maka
pelaksanaan otonomi perlu mendapat koreksi serius.

Salah satu keluhan yang sekarang banyak dirasakan oleh
guru adalah, proses pengurusan nasib mereka—terutama guru-
guru S M P - S M T A yang sebelumnya berhubungan langsung de-
ngan Kandep dan Kanwil P dan K — setelah otonomi daerah justru