Page 167 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

semakin memprihatinkan. Boleh jadi, kondisinya akan semakin
buruk karena tidak ada lagi pihak-pihak yang peduli terhadap
jalannya pendidikan. Pemerintah Pusat mengandaikan bahwa
pendidikan di daerah tersebut sudah diurus oleh bupati/wali-
kota, sedangkan bupati/walikota yang diandaikan itu ternyata
tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengembang-
kan pendidikan, baik untuk menjawab tuntutan ittward looking
m a u p u n outward looking.

2. Implikasi Ekonomis dan Politis

Implikasi dari implementasi otonomi daerah terhadap pro-
fesi guru itu dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu ekonomis
dan politis.

2.1. Implikasi ekonomis. Implikasi konomis dari implemen-
e
tasi otonomi daerah itu dapat dilihat dari keterbatasan dana
pendidikan yang tersedia. Akibat keterbatasan dana tersebut,
antara lain:
1. Usaha peningkatan kuantitas guru pada setiap daerah akan
mengalami hambatan. Padahal, banyak daerah terutama di
pelosok-pelosok secara kuantitatif masih mengalami keku-
j
rangan umlah guru. Bahkan di daerah seperti Pulau Madura
(yang secara administratif masih termasuk wilayah Jawa
Timur), banyak SD yang hanya diajar oleh satu-tiga guru,
padahal idealnya dalam satu sekolah minimal ada enam guru
kelas, satu guru agama Islam, satu guru olahraga, dan satu
kepala sekolah. Tapi yang terjadi, banyak sekolah yang total
t
hanya memiliki iga-lima guru saja. Akibatnya, satu guru ba-
nyak yang mengajar lebih dari satu kelas. Dan ironisnya, kon-
disi terburuk itu justru terjadi pada Sekolah Dasar, yang me-
rupakan basis dari proses pendidikan secara keseluruhan.
2. Berbagai program peningkatan mutu pendidikan, termasuk
peningkatan kualifikasi (melalui pendidikan penyetaraan) dan
profesionalisme guru (melalui berbagai program pelatihan
dan pemagangan), menjadi terhambat. Program peningkatan