Page 169 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

cukup handal, sehingga selain mampu secara finansial, juga
punya ide pengembangannya.
Untuk mengetahui seberapa jauh implikasi politis dari pelak-
sanaan otonomi daerah, sebetulnya dapat dilihat dari kesiapan
para guru sendiri maupun Pemda Kabupaten/Kota dalam mema-
hami makna dan pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa perta-
nyaan dasar di bawah ini kiranya membantu memahami impli-
kasi-implikasi politis dari pelaksanaan otonomi daerah, yang
akan berdampak secara langsung terhadap nasib pendidikan
pada masa-masa mendatang.

Pertama, sejauh manakah guru, aparat birokrasi di Kanwil
dan Kandep P dan K', serta Kabupaten/Kota memiliki kepeduli-
S
an terhadap masalah-masalah otonomi daerah? eberapa banyak
di antara mereka yang telah membaca (apalagi mendiskusikan)
isi UU No.22/1999 serta peraturan-peraturan lain yang terkait
dengan otonomi daerah, terutama menyangkut pendidikan, lalu
bagaimana respons mereka?

Kedua, bentuk-bentuk respons macam apakah yang telah
diberikan oleh masing-masing pihak (guru maupun birokrat Pem-
da Dati II) dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah itu?
Tampaknya dalam hal respons ini, masing-masing pihak cende-
rung tidak acuh. Aparat Kanwil P dan (K) pusing terhadap diri-
nya sendiri karena institusinya akan dihapuskan, sedangkan
Pemda Dati II sibuk dengan usaha meningkatkan PAD (Pendapat-
an Asli Daerah) dan menganggap pendidikan bukan urusannya,
sedangkan guru menganggap otonomi daerah itu urusannya
"orang-orang besar", tugas saya adalah mengajar. Titik.

Ketidakacuhan serta ketidaksiapan masing-masing pihak
itulah yang bakal menjadi pangkal dari ambruknya sistem pen-
didikan pascaotonomi di daerah-daerah. Tidak ada satu pun

* Kanwil dan Kandep P dan K setelah otonomi daerah melebur menjadi Dinas
Pendidikan dongan berbagai variasinya. Ada yang berubah menjadi Dinas Pen-
didikan atau Dinas Pengajaran saja, tapi ada pula yang berubah menjadi
Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dinas P dan P).