Page 164 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 PP 25/2000, kewenangan bidang
Pendidikan dan di Dati I (Provinsi) itu antara lain:

1. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan maha-
siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak
mampu;
2. Penyelenggaraan sekolah luar biasa;
3. Penyelenggaraan balai dan/atau penataran guru;
4. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul
pendidikan untuk TK, pendidikan dasar, pendidikan mene-
ngah, dan PLS.
5. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi
selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan
tenaga akademis; dan
6. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi
Sedangkan ayat 4 Pasal menyatakan antara lain:

1. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara
makro;
2. Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan
minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
3. Penyusunan rencana nasional secara makro;
4. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan
sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan
Tarik menarik itu juga terjadi dalam soal pembiayaan pendi-
dikan. Dalam Pasal 8 UU No.22/1999, secara tegas dikatakan:

1. Kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah
dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerah-
an dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta
sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang
diserahkan tersebut.
2. Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur
dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembia-
yaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.
Berdasarkan bunyi pasal di atas, kiranya jelas, pelimpahan
kewenangan kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi itu disertai