Page 162 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom serta PP No.84/2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah.

Kecuali itu, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri
dan otonomi Daerah juga mengeluarkan dua surat edaran, yaitu
No.ll8/1379/PUMDA tentang Rencana Kerja Percepatan Imple-
mentasi UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 serta No.118/1500/
PUMDA tentang Penataan Kewenangan dan Kelembagaan.

Prinsip dasar UU No. 22/1999 adalah memberikan kewe-
nangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 2
ayat 2 UU No.22/1999: " B i d a n g pemerintahan yang wajib
dilaksanakan oleh Diierah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi
j
... pendidikan dan kebudayaan" (Kabupaten bertanggung awab
atas implementasi program bidang pendidikan, dari pendidikan
dasar hingga menengah).

Ibarat orang yang sedang menunggu keluarnya nomor
c
lotre, penuh harap-harap emas antara dapat atau tidak. Perasaan
s
s
yang ama sekarang tengah dirasakan oleh hampir emua orang
dewasa tentang nasib pendidikan nasional di masa mendatang.
Apakah nasib pendidikan nasional akan makin terpuruk ataukah
makin baik dengan otonomi daerah itu, sekarang sedang diper-
tanyakan oleh masyarakat. Tidak ada satu pun rambu-rambu
yang dapat mengisyaratkan tentang arah pendidikan pascaoto-
nomi daerah. Di satu pihak, otonomi daerah memberikan opti-
misme tersendiri, tapi di lain pihak menimbulkan pesimisme yang
amat dalam. Rasa optimisme itu dipacu oleh keyakinan akal sehat,
bahwa otonomi daerah berarti makin berkurangnya kontrol dari
pusat ke daerah, sehingga daerah (Kabupaten/Kota) memiliki
keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk mengem-
bangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik
masyarakatnya. Hal itu mengingat, selama masa Orde Baru,