Page 165 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

j
pula dengan tanggung awab pembiayaannya. Tapi kalau kita
t
lihat UU No.25/1999 entang Perimbangan Keuangan Pusat dan
t
Daerah, nyata sekali bahwa terjadi ketimpangan yang amat ajam
dalam soal distribusi pendapatan antara daerah dan pusat. Se-
mua sumber daya alam yang menghasilkan uang cukup besar
seperti minyak dan gas 80% masuk ke pusat, sedangkan daerah
hanya mendapat sumber dana dari pajak saja. Pemerintah pusat
mengalokasikan dana melalui "Dana Perimbangan" yang terdiri
atas:

'l. Bagian daerah dari penerimaan PBB, bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam.
2. Dana Alokasi U m u m (ditentukan minimum 25% dari total
pendapatan domestik pusat)
3. Dana Alokasi Khusus (dana reboisasi merupakan alokasi ter-
besar bagi Dana Alokasi Khusus saat ini)
Antara Dati 1 dan Dati II sendiri terjadi tarik menarik. Pajak
kendaraan bermotor, misalnya, yang selama ini dipandang ukup
c
potensial seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor ma-
sih di bawah kewenangan Dati I, sedang Dati II hanya kebagian
getahnya saja. Padahal kalau terjadi kerusakan jalan, selalu yang
di-complain Dati II.

Dampak dari kebijakan yang tarik menarik itu adalah belum
jelasnya alokasi kepada sektor pendidikan di tingkat Kabupaten/
s
Kota dan dampaknya ke ekolah-sekolah. Sebab semua itu suka-
suka, ergantung Pemda Tingkat II. Maka ada beberapa kemung-
t
kinan yang akan terjadi, antara lain:
1. Bila Pemda Tingkat II memiliki kemampuan dan kepedulian
yang tinggi terhadap masalah pendidikan, maka pendidikan
di daerah itu akan baik. Beberapa dearah Kabupaten/Kota
nyata-nyata sudah membebaskan SPP bagi murid S D - S M T A .
2. Pemda Dati II cukup mampu membiayai pendidikan, tapi
t
kurang punya kepedulian, maka nasib pendidikan pun idak
jelas. Kemungkinan kedua ini yang ekarang ternyata banyak
s
terjadi. Banyak daerah yang sebetulnya mampu, tapi karena