Page 168 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 168

kualifikasi  guru-guru  SD  dan  SLTP,  misalnya,  telah  terhenti
                 sejak 1998  karena  dana  pinjaman  dari  Bank  Dunia  untuk  prog-
                 ram  tersebut  dihentikan  menyusul   terjadinya  krisis  ekonomi
                 di  Indonesia.  Ke  depan,  program   tersebut  akan  mengalami
                 nasib yang  makin  tidak jelas,  terlebih  bila  perekonomian  para
                 guru  tidak  mengalami   perbaikan   secara  signifikan  sehingga
                 kemampuan     untuk  membiayai   diri  sendiri  juga  amat terbatas.
              3.  Makin   lebarnya   kesenjangan    tingkat   kesejahteraan   dan
                 pendidikan   guru  antarsekolah   atau  antardaerah.  Di  daerah-
                 daerah  yang  kaya  sumber   dana  dan  Pemda   Dati  II  memiliki
                 kepedulian   yang  tinggi  terhadap  pendidikan,   kesejahteraan
                 guru  bisa  lebih  terjamin.  Guru-guru  di  wilayah  DKI  Jakarta,
                 di  Bantul,  DIY,  Kutai,  dan  Riau  misalnya,  selain  memperoleh
                 gaji  pokok  dan  tunjangan  fungsional  lain  seperti  guru-guru
                 negeri  di  seluruh  Indonesia, juga  memperoleh  tunjangan  lebih
                 dari  Pemda,  baik  untuk  uang  transportasi  maupun  tunjangan
                 lain. Sebaliknya,  di daerah-daerah yang   miskin  atau  kaya  tapi
                 bupati/walikotanya    tidak  memiliki  kepedulian  terhadap  pen-
                 didikan,  kesejahteraan guru  bisa  lebih  buruk.  Dengan  demiki-
                 an,  tidak  ada  standar  dan  pemerataan  tingkat  kesejahteraan
                 antardaerah  satu  dan lainnya, meskipun sama-sama guru    negeri
                 dan  lulusan  S'l.  Semua  tergantung  pada  kepedulian  bupati/
                 walikota.
              4.  Kesenjangan  yang  sama   juga  akan  terjadi  pada  mutu  pendi-
                 dikan  antara  desa-kota,  daerah  kaya  dan  miskin,  dan  daerah
                 maju  dengan  daerah  terisolasi. Sebab,  bila  semula  kesenjangan
                 itu  diharapkan   dapat  dikurangi   melalui  peran  Pemerintah
                                                  s
                 Pusat,  maka  pada era  otonomi emua     permasalahan   itu  diha-
                 rapkan  diselesaikan  oleh  birokrasi  tingkat  lokal.  Akibatnya,
                 daerah-daerah   yang   miskin  sumber   dana  atau  yang  kondisi
                 wilayahnya   terisolasi  dari  jangkauan  transportasi  dan  teleko-
                 munikasi,  sulit  sekali  mengembangkan    diri.  Sebaliknya,  dae-
                 rah-daerah  kaya  sumber   dana  atau  daerah  maju  dengan  lelu-
                 asa  bisa  mengembangkan      pendidikannya.    Apalagi,  daerah
                 tersebut  memiliki   human  resources  yang  cukup  banyak    dan
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173