Page 161 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

Dilema Otonomi Daerah dalam
Peningkatan Profesionalisme Guru

emangat otonomi daerah seperti yang telah diamanatkan
S dalam Pasal 18 UUD 1945, memperoleh formulasinya yang
semakin jelas dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diikuti dengan
Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah. Meskipun Undang-undang ini dinilai banyak
mengandung kelemahan, tetapi secara dejure telah memberikan
arah yang semakin jelas bagi pelaksanaan otonomi daerah,
dibanding janji kosong yang ditebar oleh rezim Orde Baru. Oto-
nomi daerah di sini tidak lagi merupakan wacana seperti pada
masa Orde Baru, tapi telah mengarah menjadi tindakan. Di bebe-
rapa daerah, desakan untuk melaksanakan otonomi daerah itu
sedikit memaksa, sehingga apabila tidak segera dilaksanakan,
dikhawatirkan akan menimbulkan disintegrasi bangsa. Kecen-
derungan semacam itu terutama terjadi di daerah-daerah yang
tergolong makmur sumber daya alamnya.

Bagi pemerintah pusat, tidak ada alternatif lain kecuali
melaksanakan otonomi daerah secepatnya guna mengurangi
gerakan disintegrasi bangsa, terutama yang terjadi di daerah-
daerah yang kaya umber daya alam (SDA). Untuk memperlancar
s
pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah telah mengeluarkan
serangkaian Peraturan Pemerintah (PP), seperti PP No. 25/2000