Page 156 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 156

guru.  Begitu  pula PGRI  pada  saat dilahirkan  di Surakarta  tanggal
              25  November   1945,  mula-mula    bersifat  organisasi  guru  dalam
              arti  sebagai  organisasi  pekerja.  Tapi  pada  kongresnya  di  Jakarta
              tahun  1973,  keluar  pernyataan  sebagai  berikut:  "PGRI  menegas-
              kan  dan  menyatakan     dirinya  menjadi   suatu  organisasi  yang
              bersifat  dan  berfungsi sebagai  organisasi  profesi,  terhitung  mulai
              tanggal  25  November   1973  yang  bertepatan  dengan   hari  ulang
              tahun  PGRI   ke-28".
                   Dengan   demikian,  melalui  keputusannya    itu  PGRI  mening-
              galkan  status,  sikap,  dan  tindakannya  yang  selama  ini  bersifat
              serikat  pekerja.  Berkaitan   dengan    perubahan     status  PGRI
              tersebut  menjadi  organisasi  profesi,  dinyatakan  pula  berlakunya
              Kode   Etrik  guru   Indonesia   (HAR    Tilaar,  1995,  Pembangunan
              Pendidikan  Nasional  1945-1995,  Suatu  Analisis  Kebijakan,  Grasindo,
              hlm.  295).

                   Disadari/diakui   atau  tidak,  proses  perubahan  dari  serikat
              pekerja  menjadi  organisasi  profesi  itu  memiliki  dampak  politis
                                                               a
              cukup besar.  Perubahan status   itu  merupakan wal dari    kooptasi
              terhadap  profesi  guru  oleh  penguasa  Orde  Baru.  Sebab,  dengan
              berubahnya status menjadi    organisasi  profesi  itu,  yang  kemudian
              berlaku  pula  kode  etik  guru,  maka  ada  batasan-batasan  ruang
              gerak  guru  dan  sekaligus  PGRI,  yang  tidak  sebebas  lagi  seperti
              pada  waktu  berbentuk serikat  pekerja,  terutama  dalam  memper-
              juangkan   nasib  para  guru  itu  sendiri.  Sebagai  serikat  pekerja,
              organisasi  guru  pasti  akan  sangat  kuat  memperjuangkan    nasib
              guru  baik  secara  ekonomis  maupun   politis.  Tapi  sebagai  organi-
              sasi  profesi, organisasi  guru  cenderung  akan  mengatur  mekanis-
              me organisasi berdasarkan   kode  etik  tertentu,  sehingga  perjuang-
              an  nasib  menjadi  terabaikan.

                   Bersamaan    dengan   bentuk   organisasi,  yaitu  dari  serikat
              pekerja  menjadi  organisasi  profesi,  itu  pula  PGRI  menjadi  bagian
              dari  mesin  politik  Orde  Baru  yang  dimainkan  oleh  Golkar.  Seba-
              gai  bagian  dari  mesin  politik,  PGRI  tidak  lagi  objektif  dalam
              membela   hak-hak   kaum   guru,  apalagi  memperjuangkan     nasib-
              nya.  Sebaliknya,  malah  represif  terhadap  guru-guru  yang dipan-
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161