Page 185 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

Ketiga, efisiensi anggaran. Jika untuk mengangkat guru kon-
trak butuh Rp 2,3 triliun setahun, mungkin untuk memberi tun-
jangan fungsional bagi PNS yang alih fungsi cukup Rp 'l triliun.
Sebab, dengan alih fungsi PNS menjadi guru PNS, maka per-
ubahan hanya terjadi pada penambahan tunjangan fungsional
saja, tidak berpengaruh terhadap struktur gaji pokok, karena
struktur gaji guru PNS sama dengan giiji PNS lainnya; yang mem-
bedakan hanya tunjangan fungsionalnya saja.

Keempat, menjaga mutu pelayanan pendidikan. Para PNS
s
yang ada sekarang, saat masuk udah melalui seleksi administratif
yang ketat, termasuk tingkat pendidikan, meski ada yang masuk
atas dasar kolusi dan nepotisme. Usia menjadi PNS lebih dari
lima tahun, karena mereka mayoritas direkrut sebelum krisis
ekonomi 1997. Artinya, kualifikasi pendidikan dan kedewasaan
sikap mereka sudah cukup matang untuk menjadi guru, tinggal
diberi training metode mengajar saja.

Tapi menurut Fasli Djalal (Direktur Jenderal Pendidikan
Luar Sekolah) Departemen Pendidikan Nasional (dalam dialog
komunitas pendidikan yang diselenggarakan oleh CBE = The
Center for tlie Betterment of Education, 27 Agustus 2002), ide alih
fungsi PNS itu tidak menarik bagi PNS yang bersangkutan. Hal
itu sudah pernah ditawarkan kepada para PNS di lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, namun hanya sedi-
kit PNS ang mau alih profesi sebagai guru di daerahnya. Menu-
y
e
rut Fasli, para PNS yang ada di Jakarta udah merasakan naknya
s
menjadi PNS di Jakarta atau kota-kota lainnya.
Sebab lain yang membuat mereka tidak mau alih profesi
adalah terbukanya peluang yang lebih luas untuk korupsi pada
profesi PNS umumnya. Para guru sering melontarkan joke bahwa
yang membedakan mereka dengan PNS lain adalah, guru banyak
pendapat tapi sedikit pendapatan, sedangkan PNS lain sedikit
pendapat tapi banyak pendapatan. Maksudnya, karena guru ti-
dak memiliki peluang luas untuk korupsi seperti PNS lainnya.