Page 183 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 183
tapi secara kualitatif tidak memberikan kontribusi perbaikan
mutu pendidikan nasional.
Menurut hemat penulis, sebetulnya pemerintah tidak perlu
tergesa-gesa mengambil kebijakan mengankat guru kontrak,
karena masih ada alternatif lain yang lebih efektif, efisien, dan
bermutu untuk memecahkan persoalan ini, yaitu dengan meng-
alihfungsikan pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak fungsional
untuk menjadi guru dan mengoptimalkan peran guru honorer
yang ada. Pengalihan fungsi ini penting, karena menurut Menteri
Negara pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) Faisal
Tamin, hanya 4 7 % PNS yang efektif (fungsional). Jika di
Indonesia kini, ada dua juta lebih PNS nonguru/dosen, berarti
lebih dari satu juta PNS tidak fungsional. Penjelasan itu tidak
mengagetkan, tapi hanya membenarkan anggapan masyarakat
selama ini, bahwa PNS tidak ada kerjanya. Rata-rata mereka
sibuk antara pukul 08.00-10.00, setelah itu duduk-duduk sambil
ngerumpi, main catur, atau baca koran. Padahal, mereka digaji
oleh negara. Ujung-ujungnya, bila melayani masyarakat, diper-
lama agar bisa memungut biaya tambahan, alias melakukan
pungli. Mental pegawai yang kerdil itu sudah lama dikeluhkan
oleh masyarakat, tetapi tidak ada perbaikan kinerja yang siste-
matis dari pemerintah. Diakui atau tidak, mental PNS itulah yang
mendidik bangsa ini menjadi korup. Buktinya, tiap kegiatan
pungli, bila dicari ujungnya, ada dibirokrasi pemerintahan yang
identik dengan PNS. Itu tak lepas dari warisan kebijakan Orde
Baru. Pengangkatan PNS dalam jumlah yang melebihi kebutuhan
saat itu, tak lain dimaksudkan sebagai instrumen politik untuk
memenangkan Golkar dalam setiap Pemilu. Seperti kita ketahui,
semua PNS pada waktu itu adalah Golkar, sebab kalau tidak
ikut Golkar, dikeluarkan dari PNS. PNS yang tidak ingin kehilangan
statusnya pasti akan mengajak anggota keluarganya untuk
j
memilih Golkar. Dengan kata lain, semakin besar umlah PNS,
semakin tinggi pula peluang Golkar untuk menang. Nah,
c
pasca reformasi, jumlah PNS yang ukup besar itu menjadi beban
berat bagi negara.
