Page 282 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 282
Bila diminta mengambil sikap, maka di antara pandangan
yang berbeda itu penulis termasuk dalam kelompok yang meya-
kini bahwa di Indonesia sekarang ini, tidak ada otonomi pergu-
ruan tinggi, baik di PTN maupun PTS. Yang ada hanyalah ilusi
tentang otonomi perguruan tinggi. Manifestasinya, untuk PTN
yang ada hanya "privatisasi", sedangkan untuk PTS komodifi-
kasi. Baik untuk PTN maupun PTS, yang disebut "otonomi"
hanya sebatas soal pembiayaan, sedangkan soal kewenangan
tidak diberikan sepenuhnya. Secara bodon, biayane goleko dewe,
ning peraturane aku (pemerintah) sing gazve. PTN/PTS tidak bisa
m e m u t u s k a n secara i n d e p e n d e n apa y a n g ingin m e r e k a
kembangkan di perguruannya. Kasus yang tampak nyata di PTN
adalah mengenai UMPTN. Meskipun para pimpinan PTN di
seluruh Indonesia sepakat untuk m e m p e r t a h a n k a n sistem
U M P T N setahun sekali, tapi Menteri Pendidikan Nasional
mendorong-dorong agar UMPTN diselenggarakan oleh masing-
masing PTN saja dan bisa dua kali dalam setahun. Secara
konseptual sah, tapi secara politik, kalau pemerintah memang
sudah memberikan otonomi kepada PTN, biarkanlah PTN
menentukan sistem penerimaan mahasiswa baru yang mereka
pandang paling cocok, tidak perlu diatur-atur lagi.
Bukti lain tidak adanya otonomi perguruan tinggi adalah
betapa susahnya, misalnya, mau menghilangkan mata kuliah
seperti Kewiraan, Pancasila, dan Agama untuk diganti dengan
mata kuliah lain yang lebih relevan dengan kebutuhan mahasis-
wa karena adanya Kurikulum Nasional (Kurnas). Kurnas meru-
pakan hidden agenda pemerintah yang harus dijalankan oleh PTS
maupun PTN, tapi sekaligus membelenggu otonomi PTS dan PTN.
Hal itu berbeda sekali dengan kondisi pendidikan di nega-
ra-negara maju, seperti Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.
Dukungan dana dari pemerintah di sana sama sekali tidak ber-
tentangan dengan otonomi luas yang dimiliki universitas. Di
Amerika Serikat, misalnya, universitas-universitas swasta tidak
mempunyai kaitan dengan pemerintah, selain bahwa mereka
282
