Page 320 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

pemberian perubahan dari penguasa. Mereka tidak mengingin-
kan perubahan sedikit pun, sebab suasana yang ada sekarang
ini merupakan proyek yang menguntungkan mereka. Supaya
kita bisa melakukan perubahan, kita harus bekerja cepat. Kita
harus memanfaatkan peluang yang terbuka ini secara cermat
dan cepat, selagi peluang itu belum terisi kembali oleh orang-
orang yang suka menindas hak-hak warganya. Banyak keko-
songan yang sekarang belum kita isi untuk memanfaatkan pelu-
ang yang ada itu, seperti menyusun bahan-bahan bacaan alter-
natif yang dapat dipelajari oleh para pelajar di sekolah-sekolah
di seluruh Indonesia. Untuk pelajaran sejarah misalnya, mereka
tidak hanya disodori sejarah perang dan pembunuhan saja —
yang disusun oleh penulis yang menghamba pada kekuasaan —
tapi juga sejarah pertanian, nelayan, transportasi, telekomuni-
j
kasi, dan angan lupa sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban
umat manusia itu sendiri.

Selama masa reformasi ini, para guru di SLTP-SMTA sudah
dianjurkan untuk memberikan materi pelajaran sejarah, terutama
sejarah 1965 dari berbagai sumber, dan tidak boleh memberikan
b
s
penilaian ahwa yang benar adalah umber X, tapi biarkan murid
menilai sendiri berdasarkan sumber-sumber yang mereka baca.
Hal yang sama dapat diberlakukan pada materi yang lain. Ini
perubahan internal yang sangat menggembirakan. Tapi di sini,
s
ada kendala sangat mendasar, yaitu umber-sumber lain itu tidak
mudah diakses. Memang, ada banyak penerbitan lain tentang
sejarah 1965, tapi selain harganya mahal juga tidak terinformasikan
kepada guru-guru di seluruh pelosok tanah air. Bahkan para
guru yang di wilayah Jabotabek saja belum tentu dapat mengakses
buku-buku tersebut. Maka, tugas para aktivis H A M sekarang
adalah m e m b a n t u para guru untuk m e n g a k s e s informasi
alternatif, sehingga ke depan dapat memperbaiki pemahaman
murid terhadap HAM dan pelaksanaan HAM di Indonesia.

Para aktivis H A M juga saatnya mendesak para pejabat
Departemen Pendidikan, dari Menteri sampai Kepala Dinas
untuk mencabut peraturan-peraturan yang diskriminatif, rasis,