Page 316 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

dan Komunisme di institusi pendidikan nasional. Pelarangan itu
sebetulnya mencerminkan perilaku yang bertentangan dengan
jiwa pendidikan itu sendiri. Secara sadar, institusi pendidikan
turut melakukan pelanggaran terhadap Deklarasi HAM. Pela-
S
rangan yang dilakukan oleh rezim oeharto tidak pernah ditinjau
kebenarannya. Di sinilah letak persoalannya. Bukankah men-
dewakan ideologi anti-Marxisme dan anti-Komunisme berarti
menyembah berhala? Ideologi, oleh administrasi pemerintahan
Indonesia, diagungkan melebihi kebesaran nama Sang Maha
Pencipta. Pandirnya, ideologi "anti" itu dicomot dari zaman
Perang Dingin dekade 1960-an. Perang Dingin sudah usai. Komu-
nisme sudah bangkrut. Namun, ideologi "anti" itu tetap dicang-
kokkan pada berbagai peristiwa yang telah dimanipulasi sebagai
kedok kekuasaan yang zalim dan korup.

(
Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR) hasil pemilu 1999,
yang konon merupakan pemilu paling demokratis dalam sejarah
politik Indonesia, tetap bergeming tidak mau menyentuh materi
Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pelarangan Paham
Marxisme dan Komunisme. Tap itulah yang selama ini menjadi
dasar hukum bagi larangan mengkaji Marxisme dan Komunisme.
Padahal, Ketetapan MPRS sebagai produk hukum lebih
rendah kedudukannya daripada UUD 1945. Bukankah dalam
hukum ketatanegaraan ada asas lex superiore derogat inferiore (pro-
duk hukum yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh ber-
tentangan dengan konstitusi negara yang kedudukan lebih
tinggi)? TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 mestinya batal demi
hukum, mengingat bertentangan dengan UUD 1945. Perancang
Ketetapan itu pun bukan MPR hasil pemilu, melainkan MPRS
(Sementara) yang anggota-anggotanya diangkat oleh presiden
(darurat pula saat itu). Padahal, kebebasan agama dan berorga-
nisasi saja dijamin konstitusi. Embargo atas informasi yang sudah

sendiri, tapi di benua Kangguru ia justru menjadi "duta kebudayaan" yang
menakjubkan. Ia juga mendapat penghargaan dari dunia internasional, tapi di
negerinya sendiri tetap dinafikan eksistensinya.