Page 314 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 314

menjalankan    peran   tersebut  karena   telah  direduksi  menjadi
               instrumen   politik  untuk  memecah   belah  masyarakat.

                    Politisasi  agama  di  sekolah  terjadi  secara  nyata,  sejak  Men-
               teri  Pendidikan  dijabat  oleh  Nugroho  Notosusanto   (1983-1985),
               yang  mengharuskan     setiap  murid   baru  menandatangani     surat
               pernyataan   yang   menyebutkan     tentang  pelajaran  jenis  agama
               yang  akan   diikuti.  Kebijakan  itu  pada  akhirnya  justru  mem-
               peruncing   perbedaan-perbedaan     yang  ada  di  masyarakat.   Dan
               kebijakan  itu  kemudian  diperparah   oleh  guru-guru  agama   yang
               dalam   memberikan     materi   terlalu  dogmatis,  tidak  memper-
               timbangkan    aspek-aspek   psikologis,  sosiologis,  maupun  antro-
               pologisnya.  Sejak  itu,  ada  segregasi  murid  berdasarkan  agama
               yang  diikuti  dengan  munculnya    UU   No.2  Tahun   1989  tentang
               Sistem Pendidikan   Nasional,  khususnya   penjelasan  Pasal  28 yang
               mengatur   agar  murid  mendapat   pelajaran  agama   sesuai  dengan
               agama   yang  dianutnya   (tidak  peduli  mereka  sekolah  di  mana).


                    Desakan   untuk  melaksanakan    penjelasan  Pasal  28  semakin
               nyata  dengan  munculnya Surat    Keputusan   Bersama   (SKB)  antara
               Menteri   Pendidikan    dan   Kebudayaan     (Juvvono  Sudarsono),
               Menteri   Koordinator   Kesejahteraan   Rakyat  (Haryono   Suyono),
               serta  Menteri  Agama  (A.  Malik Fajar)  pada  masa  rezim  B.J.Habibie,
               yang  mewajibkan    sekolah-sekolah   untuk   segera  melaksanakan
               pendidikan   agama   sesuai  dengan  agama   yang  dianut  oleh  para
               siswa.  Meskipun   SKB   tersebut  dikeluarkan   oleh  sebuah  rezim
               transisi  (yang secara  moral  yuridis  tidak  boleh  mengambil  kepu-
               tusan  strategis),  kenyataannya  SKB  itu  sekarang  menjadi  senjata
               ampuh   untuk  mendesakkan    pelaksanaan   penjelasan  Pasal  28 UU
                                                  s
               No.2/1989.   SKB  tersebut  di  DIY elama  dua  tahun  terakhir  telah
               menciptakan    ketegangan  horizontal  maupun    vertikal.  Dan  men-
               jelang  pelaksanaan  Tahun   Ajaran  2001/2002,  di  beberapa  sudut
               jalan  di  Yogyakarta  terpampang   berbagai   spanduk   yang  dapat
               memicu     konflik  horizontal,   seperti:  Haram   hukumnya  sekolah-
               sekolah  nasrani  bagi  muslim;  Pilih  sekolah  sesuai  dengan  agama  anak
               Anda;  Jangan  korbankan  aqidah  hanya  karena  salah  pilih  sekolah,  dan
               lain-lain.
   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319