Page 309 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

(misal, lima tahun). Ruang lingkup kerjanya meliputi permasa-
lahan di Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi dengan substan-
si permasalahan menyangkut mutu lulusan, kurikulum, tenaga
kepengajaran, sarana dan prasaran pengajaran. Badan Akreditasi
Pengajaran memiliki kewenangan memberi rekomendasi untuk
menutup sekolah atau Perguruan Tinggi yang tidak layak operasi.
14. Ketentuan Pidana
Ketentuan pidana hendaknya diubah dengan tuntutan
pidana lebih berat. Dalam hal ini, perlu disebutkan dan dijelaskan
apa yang dimaksud dengan "kejahatan" dan pelanggaran" da-
"
lam pengajaran. Misalnya, jual beli gelar, lembaga atau Pergu-
ruan Tinggi gelap (tanpa izin), kebocoran bahan test/ujian, dan
sebagainya masuk kategori mana?

15.Otonomi Daerah
Karena saat ini Indonesia menerapkan kebijakan otonomi
daerah, maka perubahan UU no. 2 tahun 1989 harus menampung
aspirasi kebijakan tersebut. Masalah penting yang terutama harus
"
diperhatikan adalah masalah muatan lokal" dan status hukum
"
tenaga kepengajaran". Muatan lokal yang diberikan hendaknya
pelajaran yang benar-benar bermanfaat bagi peserta ajar,
misalnya keterampilan sesuai pasaran kerja setempat. Bahasa
daerah dapat menjadi muatan lokal, tapi sifatnya pilihan. Jangan
sampai di suatu daerah yang masyarakatnya majemuk (contoh:
Bogor, Tangerang, dan Bekasi) anak-anak SD dan SLTP dipaksa
memahami bahasa Sunda. Sehubungan denga otonomi daerah,
masalah tenaga kependidikan menjadi tanggung awab manaje-
j
men Pemda setempat. Namun, bukan berarti orang daerah lain
tertutup kemungkinan menjadi guru di suatu tempat. Penduduk
pendatang memiliki kesempatan yang sama dengan penduduk
setempat, asal memenuhi kriteria yang ditentukan. Kualifiasi
mutu harus tetap menjadi kriteria nomor satu untuk menerima
tenaga pengajar di mana pun. Otonomi daerah tidak boleh men-
jadi benih disintegrasi, dan perlu terus ditanamkan kesadaran
hukum bahwa setiap warga negara berhak tinggal di mana saja
wilayah Republik Indonesia.

310