Page 308 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 308
10. Peran Masyarakat
Masyarakat bukan lagi hanya berperan serta dalam pelak-
j
sanaan pengajaran, namun memiliki tanggung awab untuk men-
dukung, bahkan ikut menyelenggarakan pengajaran.
11. Badan Pertimbangan Pengajaran Nasional
Selama ini, Badan Pertimbangan Pengajaran Nasional nyaris
tidak berfungsi. Karena itu, dalam UU yang baru nanti, perlu
diupayakan agar Badan Pertimbangan Pengajaran Nasional ber-
fungsi semestinya dan bermanfaat bagi kemajuan penyelengga-
raan pengajaran.
12. Pengelolaan
Peningkatan mutu SDM Indonesia tidak bisa hanya oleh
Pemerintah, karena sumber daya dan dana yang dimiliki sangat
terbatas. Oleh karena itu, harus ada keterlibatan pihak swasta,
baik yayasan penyelenggara pengajaran maupun dunia usaha,
untuk mengatasi keterbatasan dana dan daya tersebut. Pening-
katan anggaran pendidikan nasional perlu dilakukan. Saat ini,
biaya pendidikan nasional sebesar 9% dari APBN. Padahal ideal-
nya, biaya pendidikan sebesar 2 0 - 2 5 % dari APBN, seperti di
j
Malaysia dan Thailand. Selain itu, uga perlu adanya otonomi
pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini, perlu diperhatikan
konsep school based management maupun community based manage-
ment. Manajemen berbasis sekolah adalah sebuah pendekatan
pengelolaan sekolah yang bertitik tolak dari pemikiran, pertim-
bangan, kebutuhan dan harapan dari sekolah itu sendiri. Artinya,
sekolah akan berakar dan bertopang pada kondisi masyarakat se-
tempat dan tidak lagi mengikuti "bulat-bulat" petunjuk pemerintah.
13. Pengawasan
Pengawasan dilakukan oleh Badan Akreditasi Pengajaran.
Badan Akreditasi Pengajaran berpusat di ibu kota dan meimiliki
cabang-cabang di daerah. Badan ini independen (anggotanya
bukan birokrat), namun mendapat anggaran dari negara. Anggo-
tanya terdiri dari para ahli pengajaran yang dipilih secara
demokratis oleh kalangan pengajar untuk kurun waktu tertentu
